Banggar Panggil Sri Mulyani & Bos BI Bahas Evaluasi APBN 2023

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti membahas perekonomian Indonesia tengah tahun ini, serta realisasi APBN hingga Juni 2023.

Dikutip dari agenda rapat hari ini, Senin (10/7/2023) tema besar pembahasan adalah laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023.

Adapun mata acara agenda rapat terbagi menjadi dua, pertama penyampaian pokok-pokok laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN 2023, serta yang kedua adalah pembentukan Panja Perumus Kesimpulan.

Baca: Kenikmatan Kades Bisa Jadi 'Bom Penghancur' RI

Pemerintah memperkirakan, defisit APBN Tahun Anggaran 2023 bisa ditekan hingga mencapai Rp 486,4 triliun atau 2,28% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Proyeksi pemerintah untuk defisit APBN 2023 ini lebih rendah dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,84% dari PDB.

"Proyeksi akhir APBN 2023 diperkirakan, defisit dapat ditekan menjadi Rp 486,4 triliun atau 2,28% dari PDB," kata Sri Mulyani seusai menghadiri sidang menghadiri sidang kabinet paripurna di istana negara, dikutip dari akun instagramnya, Selasa (4/7/2023).

Sri Mulyani juga mengungkapkan, penerimaan negara dalam APBN 2023 juga diperkirakan akan mencapai Rp 2.637,2 triliun atau 107,1% dari target yang sebesar Rp 2.021,2 triliun.

Selain itu, belanja negara pada APBN 2023 juga diperkirakan akan mencapai Rp 3.123,7 triliun atau di atas target 2,02% di atas target yang sebesar Rp 3.061,2 triliun.

Adapun pelaksanaan APBN 2023 pada semester I-2023, telah surplus sebesar Rp 152,3 triliun dengan keseimbangan primer surplus Rp 368,2 triliun.

Surplus tersebut berasal dari pendapatan negara yang sebesar Rp 1.4079 triliun serta belanja negara yang mencapai Rp 1.254,7 triliun pada Januari-Juni 2023.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article DPR Sepakat P2 APBN 2022 Menkeu Lolos Jadi Undang-Undang