Gak Tanggung-tanggung, RI Butuh Rp4.000 T Atasi Polusi Udara
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengungkapkan, ketersediaan dana jadi salah satu tantangan utama dalam upaya Indonesia menekan emisi gas rumah kaca (GRK) yang memicu polusi udara.
Di mana, dalam Nationally Determined Contribution (NDC) terbaru, Indonesia pun berkomitmen menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Yang akan dilakukan di lima sektor, yaitu tata guna lahan dan kehutanan, energi, industri pengolahan, pertanian (agrikultur), dan pengelolaan limbah.
Untuk itu, Alue Dohong mengatakan, dibutuhkan kolaborasi dan sinkronisasi antarlembaga terkait sektor-sektor tersebut. Tak hanya pemerintah, tapi juga swasta dan lembaga swadaya.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kata dia, tak bisa menjalankan upaya penurunan emisi GRK tanpa implementasi kebijakan masing-masing lembaga teknis. Hal itu disampaikan Alue Dohong dalam Economic Update CNBC Indonesia, Senin (10/7/2023).
"Karena itu, harus ada kolaborasi, koordinasi, dan sinkronisasi," katanya.
Di sisi lain, Alue Dohong mengungkapkan kendala yang dihadapi Indonesia dalam menekan emisi GRK.
"Tantangan kita salah satunya untuk mencapai target mengurangi emisi GRK ini adalah finansial, Financial Resource Mobilisation," katanya.
"Dalam road map NDC kita yang 29% itu saja, dibutuhkan dana sebesar Rp4.000 triliun. Sektor energi memang yang paling besar, butuh Rp3.000 triliun," ungkapnya.
Alue Dohong menambahkan, upaya menekan emisi GRK tak bisa dibebankan sepenuhnya kepada APBN. Yang juga telah memiliki sederet prioritas.
"Karena itu, ketersediaan dana ini butuh kolaborasi, tak bisa hanya APBN. Tapi juga oleh swasta dan nonstate actor. Selain itu, perlu dukungan teknologi dan kapasitas," katanya.
"Untuk itu, kita mengharapkan komitmen negara maju yang berjanji akan menyediakan dana US$100 miliar setiap tahun, yang faktanya sampai sekarang belum terealisasi. Iya (hanya janji manis), sampai saat ini belum terealisasi secara optimal," kata Alue Dohong.
Selain menanti realisasi janji negara maju, imbuh dia, KLHK juga berkolaborasi dengan pihak lain untuk membantu mendanai upaya Indonesia menekan emisi GRK.
"Kita berharap komitmen negara maju, di mana mereka juga punya historical emission debt. Karena jaman mereka melakukan industrialisasi sudah mengemisi GRK ke atmosfer kita. Jadi, mereka punya utang masa lama, yang akan dibayar dengan komitmen dana itu," katanya.
"Sementara, kita juga berkolaborasi dengan lembaga lain untuk mengakses pendanaan, misalnya dengan Bank Dunia, atau bilateral dengan negara-negara lain," pungkas Alue Dohong.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Now! Luhut Blak-Blakan Soal Nasib Hilirisasi RI
