Wamen KLHK Blak-blakan Negara Maju Punya 'Utang' Ini ke RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah RI menganggap negara-negara maju memiliki hutang terhadap negara-negara lain termasuk Indonesia akibat aktivitas industrialisasinya sejak ratusan tahun lalu. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menyebut adanya aktivitas itu membuat negara lain harus merasakan dampak besarnya.
"Negara maju mereka punya historical emission debt karena zaman industrialisasi sudah (mengeluarkan) emisi gas kaca lewat itu, mereka udah mengeluarkan emisi gas rumah kaca ke atmosfer kita, jadi punya utang lama, dan bayar utang lewat pendanaan tadi sesuai komitmen mereka," katanya dalam Economic Update Senin (10/7/2023).
Negara maju sesuai janjinya bakal memberi pendanaan transisi energi senilai US$ 100 miliar atau sekitar Rp 1.500 triliun (kurs Rp 15.000) per tahun. Namun, sayangnya hingga kini belum berjalan secara optimal.
"Harapan kita global setiap negara maju berjanji mengalokasikan US$ 100 miliar setiap tahun untuk pendanaan iklim, faktanya sampai sekarang belum terealisasi dengan baik. Harapan kita untuk mewujudkan itu," imbuhnya.
 Foto: Suasana gedung bertingkat tertutup kabut polusi usai hujan di Jakarta, Kamis (16/6/2023). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)Suasana gedung bertingkat tertutup kabut polusi usai hujan di Jakarta, Kamis (16/6/2023). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) |
Alue menegaskan tantangan pengurangan emisi gas rumah kaca adalah finansial. Melihat roadmap Indonesia, untuk mengurangi 29% perlu Rp 4.000 triliun.
"Pendanaan anggaran ini tidak bisa dibebankan APBN. Peran sektor swasta, LSM dan internasional dibutuhkan. Pendanaan cukup krusial," tegasnya.
Adapun Indonesia dalam rangka mengurangi dampak buruk perubahan iklim salah satunya melakukan peningkatan target penurunan emisi nasional sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional.
Indonesia juga mulai menekan laju deforestasi hingga titik terendah dalam 20 tahun, melakukan rehabilitasi 600 ribu hektare hutan mangrove yang akan selesai 2024, hingga merehabilitasi 3 juta hektare lahan kritis.
(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Now! Wamen KLHK Beberkan Solusi Atasi Polusi Udara RI
