Soal Hilirisasi, Luhut: Kalau Mau Sempurna ke Surga Aja!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menilai tidak ada negara maju di dunia ini yang mau melihat negara berkembang naik kelas menjadi negara maju. Ini menyusul program hilirisasi pertambangan di dalam negeri yang tengah mendapat pertentangan dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu, menurut Luhut Indonesia harus berjuang sendiri untuk tumbuh menjadi negara maju. Pasalnya, Indonesia tidak bisa bergantung kepada siapapun.

"So you have to do it by yourself atau kau jadi budak mereka terus. Berkelahi aja kalian semua, kita akan jadi budak mereka. Jadi kita harus kompak. Bahwa kita kurang yes, tidak ada yang sempurna siapapun Presiden pasti ada kurangnya. Kalau mau sempurna ko ke sorga aja," kata Luhut dalam dalam acara Economic Update CNBC Indonesia, Senin (10/7/2023).

Baca: Susul Nikel & Bauksit, Luhut: RI Bakal Setop Ekspor Gas!

Luhut lalu menceritakan rencana pemerintah yang akan mengalihkan ekspor minyak sawit dari Eropa ke Afrika Selatan. Ini lantaran adanya kebijakan anti deforestasi European Union Deforestation-Free Regulations (EUDR).

"Ada negara di Eropa yang penduduknya berapa ngatur-ngatur kita. Kita harus ada kebanggaan bangsa Indonesia. Saya baca ada artikel bandingin ke timor leste. Ada yang bandingin ke Singapura. Kok bandingin ya beda lah," kata Luhut.

Seperti diketahui, kebijakan hilirisasi industri yang saat ini digenjot pemerintahan Presdien Joko Widodo (Jokowi) rupanya mendapat tantangan yang cukup serius. Selain digugat di WTO oleh Uni Eropa, Dana Moneter Internasional (IMF) juga meminta pemerintah Indonesia tidak memperluas kebijakan larangan ekspor mineral mentah khususnya nikel untuk program hilirisasi.

Baca: Diserang Dunia, Aksi Jokowi Malah Dicontek Negara Tetangga!

IMF meminta kepada Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya. Pasalnya, IMF berpendapat kebijakan larangan ekspor nikel bisa menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara yakni RI dan berdampak negatif bagi negara lain

Permintaan tersebut mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6/2023).

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Lagi, Menteri Jokowi Pasang Badan atas Serangan IMF