Wamen Ungkap Divestasi Vale 11% Belum Untungkan BUMN

Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia

07 July 2023 13:30

Foto: Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I, Pahala Nugraha Mansury membeberkan bahwa rencana pengambilan divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) harus memberikan keuntungan bagi BUMN, khususnya Holding BUMN Pertambangan MIND ID.

Pahala mengatakan, tawaran divestasi 11% saham Vale Indonesia untuk Indonesia, atau dalam hal ini BUMN MIND ID, menurutnya belum cukup menguntungkan BUMN. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar besaran saham yang ditawarkan kepada MIND ID bisa lebih dari 11%, sehingga BUMN bisa menjadi pemegang saham mayoritas PT Vale Indonesia.

Seperti diketahui, MIND ID saat ini baru mengantongi 20% saham PT Vale Indonesia sejak 2020 lalu.

Vale kini harus melakukan divestasi kembali sahamnya sebagai salah satu syarat agar operasional tambangnya melalui Kontrak Karya (KK) bisa diperpanjang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 2025 mendatang. Seperti diketahui, Kontrak Karya Vale akan berakhir pada 28 Desember 2025 mendatang.

PT Vale Indonesia harus menyerahkan minimal 51% saham kepada Indonesia. Adapun pemegang saham mayoritas Vale saat ini yaitu Vale Canada Ltd 43,79%. Selebihnya, dipegang Sumitomo Metal Mining Co Ltd 15,03%, dan publik 21,18%. Namun, dari saham publik sebesar 21,18% tersebut, lebih dari separuh atau setara 59,47% dikuasai pemodal asing.

"Saya rasa prinsip utamanya bagi BUMN, setiap corporate action secara keuntungan itu pasti harus memadai," ungkap Pahala kepada CNBC Indonesia saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (7/7/2023).

Dengan begitu, Pahala mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih mendiskusikan lebih lanjut perihal porsi saham Vale yang nantinya akan diambil alih oleh MIND ID.

"Bagian dari perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya bahwa BUMN akan bisa memperoleh jumlah kepemilikan lebih dari 20% yang saat ini sudah dimiliki. Ini mengenai porsi kepemilikannya sendiri ya masih didiskusikan berapa memang nanti yang akan dimiliki oleh BUMN, dengan harapan nanti kita nanti tambahan ini akan berada di atas 11%," paparnya.

Baca:

Divestasi Vale 11% Tak Cukup! Kementerian BUMN Pasang Badan

Sebelumnya, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo menjelaskan bahwa pihaknya ditawarkan untuk mengambil porsi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sebesar 11%. Namun, manajemen MIND ID menginginkan bahwa porsi divestasi saham lebih dari 11%.

"Rencana (ambil porsi saham) sih banyak," terang Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo, saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jakarta, dikutip Selasa (13/6/2023).

Dilo beralasan bahwa dengan porsi saham Vale yang ditawarkan sebesar 11% belum bisa membuat MIND ID menjadi pemegang saham mayoritas atas perusahaan pertambangan asal Brasil tersebut. Yang mana saat ini, MIND ID baru memegang kepemilikan saham Vale sebesar 20%. Dengan begitu, nantinya porsi saham yang akan dimiliki MIND ID hanya sebesar 31%.

Artinya, MIND ID belum bisa menjadi pengendali perusahaan lantaran belum memiliki porsi saham mayoritas Vale. Dengan begitu, saat ini pihaknya sedang dalam proses negosiasi dengan pihak Vale yang di dalamnya membahas perihal divestasi saham Vale.

"Updatenya sekarang lagi negosiasi. Ada lingkupnya, ada apa-apa saja yang mesti diperbarui karena ada Shareholder Agreement, segala macam, itu lagi proses lah," jelasnya.

Dilo mengatakan bahwa dalam Shareholder Agreement (SHA) antara MIND ID dengan Vale untuk mendivestasikan saham Vale memang direncanakan sebesar 11%. Dilo juga mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapat undangan dari pihak Vale untuk transaksi divestasi saham tersebut sejak Januari 2023 lalu.

"Sudah (ada undangan) dong, dari Januari itu, sudah ada offering letter. Kita sekarang prosesnya negosiasi," tandasnya.

Sesuai amanat Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), perusahaan asing harus melepas (divestasi) 51% sahamnya kepada pihak Indonesia, sebelum melakukan perpanjangan KK.