PLTU Dipensiunkan, Tarif Listrik Dipastikan Tidak Naik!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah saat ini tengah merumuskan pengurangan emisi karbon yang akan dilakukan di dalam negeri dalam rangka mencapai target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060. Salah satu yang dilakukan adalah dengan memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa rencana pemensiunan dini beberapa PLTU di Indonesia tidak akan berdampak pada harga jual listrik yang dikhawatirkan akan melonjak.

Hal tersebut seperti disampaikan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana. Dia bilang, nantinya tidak ada kenaikan harga listrik, supaya daya saing harga listrik di Indonesia tidak menurun.

Pilihan Redaksi Lagi, Luhut Tagih Janji Manis Rp 300 Triliun dari AS Janji Manis AS Cs Rp300 T Buat RI, Tak Hanya Berupa Duit! 14 PLTU Batu Bara RI Siap Pensiun Dini, Segini Kapasitasnya..

"Kita ingin pastikan bahwa yang pertama, tidak ada kenaikan harga listrik. Jangan sampai kejadian, supaya daya saing kita tidak turun," jelas Dadan saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Dia juga mengatakan bahwa nantinya pendanaan yang akan digunakan untuk memensiunkan PLTU di Indonesia akan berasal dari dana Just Energy Transition Program (JETP) yang diinisiasi oleh beberapa negara maju salah satunya adalah Amerika Serikat (AS).

"Kita kan mau daya saing naik tidak ada dana pemerintah yang masuk dalam mekanisme untuk pensiun dini, mungkin akan ada sebagian sebagai kontribusi," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali berbicara mengenai 'suntik mati' atau pensiun dini PLTU batu bara di Indonesia. Yang terbaru, terdapat kendala mengenai upaya Indonesia menyuntik mati PLTU tersebut.

Pembahasan mengenai pensiun dini PLTU yang disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani berkaitan dengan diskusi model dan pendekatan yang paling efektif untuk menggerakkan investasi swasta pada bidang iklim, khususnya di negara berkembang.

Nah salah satu yang bisa mendukung pihak swasta pada sektor iklim yakni dengan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform yang telah diluncurkan di G20 silam.

"Saya sampaikan progress dan tantangan dari skema pembiayaan untuk mempensiunkan PLTU berbasis batu bara tersebut. Sektor swasta memiliki kendala untuk bisa berpartisipasi karena berkaitan dengan taxonomy perpajakan - ini yang harus kita atasi," ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam Paris Summit, dikutip dalam Instagramnya, Jumat (23/6/2023).

Tantangan lainnya, kata Sri Mulyani, yakni menyangkut cost of borrowing yang terhitung masih tinggi. Selain itu, investasi dalam infrastruktur untuk mendistribusikan energi juga perlu menjadi perhatian.

"Saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Janet Yellen dan segenap timnya yang telah mendukung Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan penerapan ETM termasuk di bidang pasar modal," tandas Sri Mulyani.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 43 PLTU RI Nyata Kurangi Batu Bara, Diganti Pakai Ini..