Jreng! Aksi Jokowi Lagi Lagi Dijegal Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait larangan ekspor mineral mentah lagi lagi ditentang dunia. Setelah sempat digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak 2020, kali ini Dana Moneter Internasional (IMF) turut menjegal kebijakan Presiden Jokowi tersebut.

Dana Moneter Internasional (IMF) meminta Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain.

Paparan IMF ini diungkapkan dalam Article IV Consultation, IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain.

"Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini," kata IMF dalam laporannya, dikutip Selasa (27/6/2023).

Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.

"Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif," tambahnya.

Dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi.

"Meningkatkan nilai tambah dalam produksi, dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain," paparnya.

Baca: IMF Minta Jokowi Hapus Hilirisasi!

Seperti diketahui, kebijakan larangan ekspor mineral mentah ini merupakan salah satu kebijakan yang selalu ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam setiap kesempatan.

Berkali-kali Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan takut digugat oleh siapapun karena adanya kebijakan ini. Jokowi beralasan, kebijakan larangan ekspor mineral mentah ini penting untuk membangun hilirisasi di dalam negeri.

Terlebih, lanjutnya, kebiasaan mengekspor mineral mentah ini sudah dilakukan RI sejak zaman penjajahan VOC, yakni mengirim barang mentah ke Eropa, utamanya Belanda.

Presiden Jokowi menegaskan Pemerintah Indonesia kini tidak akan lagi menjual barang mentah ke luar negeri, melainkan harus produk jadi yang telah melalui proses hilirisasi di Tanah Air.

"Kemudian, yang kedua, yang sangat penting hilirisasi yang sering saya sampaikan. Kita ini sudah sejak jaman VOC itu sudah mengirim barang mentah ke Eropa, utamanya ke Belanda. Sekarang apa mau kita teruskan terus? ya beberapa kita stop kemarin. Nikel dulu stop, bauksit baru aja bulan ini stop," ungkapnya dalam acara yang digelar relawan Bara JP di Hotel Salak, Kota Bogor, Minggu (18/6/2023).

Setelah pemerintah melarang ekspor bijih nikel pada 2020, terbaru mulai 11 Juni 2023 Indonesia juga menghentikan ekspor bauksit.

Pada tahun depan, lanjutnya, pemerintah berencana menghentikan ekspor konsentrat tembaga, terutama ketika fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) baru PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, rampung pada Mei 2024 mendatang.

Presiden pun tak menutup mata bila aksinya ini akan dijegal banyak pihak, terutama dunia internasional. Oleh karena itu, menurutnya, dibutuhkan nyali pemimpin negeri ini agar bisa tetap konsisten menjalankan kebijakannya.

"Tapi nyetop-nyetop itu juga perlu nyali. Kita baru nyetop nikel saja sudah digugat sama Uni Eropa. Kalah lagi kita. Tahun kemarin kita kalah. Banding! Pak ini kalah ini Pak, ya kalah nggak apa-apa kan ada upaya naik nggak? bisa. Banding! Banding! Banding!" tegasnya.

Presiden pun memperkirakan Indonesia berpotensi digugat lagi, khususnya oleh China, karena menghentikan ekspor bauksit mulai 11 Juni 2023 lalu.

Namun demikian, Jokowi pun tak gentar dan meminta agar seluruh "pembantunya" tidak ciut dan tak gentar menghadapi gugatan dari negara mana pun.

"Ini bauksit nanti digugat lagi, bauksit stop. Gugat lagi. Saya nggak tahu yang gugat dari Tiongkok mungkin, karena memang ekspor kita memang banyak ke sana. Digugat ya kita hadapi. Kita ini jangan kayak negara kecil gitu loh. Indonesia negara gede. Negara besar. Negara besar jangan digugat nyalinya langsung ciut, ngelindur. Nggak. Digugat Uni Eropa saya itu juga masih berkawan baik dengan Presiden Uni Eropa Ursula," bebernya.

"Tapi ya kita hadapi. Jangan sampai digugat, kalah, langsung mundur, ya nggak jadi industri kita," pungkasnya.

Baca: Tegas! Ganjar Pastikan Lanjutkan Aksi Bernyali Jokowi Ini

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Hilirisasi Jokowi Rawan Diserang Dunia, Ini Alasannya