Pemerintah Kasih Lampu Hijau Pembentukan Lembaga Khusus Sawit

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memberikan lampu hijau terkait usulan pelaku industri yang menginginkan dibentuknya sebuah lembaga khusus sawit.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud mengatakan, usulan ini sangat dibutuhkan demi mendorong keberlanjutan sawit ke depan.

"Silahkan diupayakan melalui usulan yang komprehensif, apalagi kita akan membetuk kabinet baru, silakan diusulkan untuk bisa jadi upaya kita menjaga keandalan sawit di Indonesia," ujar Musdalifah dalam CNBC Indonesia Special Dialogue, "Menggapai Sawit Tetap Jadi Andalan Indonesia saat Dunia Penuh Ketidakpastian" Senin, (26/6/2023).

Menurut Musdalifah usulan pembentukan lembaga khusus sawit menjadi salah satu beberapa ide kreatif yang perlu disampaikan dan dibentuk berdasarkan kajian dan logika. Sehingga perlu di buktikan serta diusulkan sesuai standar operasional yang ada.

"Silakan proses, usulkan, tentu butuh proses regulasi, secara saintifik, dan operasional bisa betul-betul kita tunjukkan manfaat yang kita berikan dari usulan kreatif tadi," jelasnya.

Sebelumnya, Plt Ketua Dewan Sawit Indonesia,Sahat Sinaga mengungkapkan bahwa dalam memperkuat industri sawit dalam negeri, perlu dibentuk sebuah lembaga khusus yang juga bertindak sebagai regulator untuk menjaga keberlanjutan sawit ke depan.

Dengan adanya lembaga khusus ini, industri sawit diyakini akan kuat dan tidak akan bernasib sama dengan industri karet yang belakangan terpuruk.

"Saya kira kita memahami sejarah karet. Waktu perang Korea itu harganya sampe U$ 9 per kilo, tingginya harga jadi racun. Ahli kimia yang mengembangkan jadi karet sintetis karena margin besar dengan demikian karet kita terpuruk. Nah jangan sampai ini terjadi di sawit," ujar Sahat.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono.

Ia sepakat perlu dibentuknya lembaga khusus, yang diharapkan bisa menjaga keberlangsungan sawit. Pasalnya ia melihat saat ini masih banyak kebijakan yang tumpang tindih dan perlu adanya sinkronisasi yang harus dilakukan antar lembaga.

Kehadiran lembaga khusus ini nantinya diharapkan Eddy bisa membuat pelaku usaha mendapatkan kepastian dan tidak bergantung pada kondisi global.

"Tidak bisa hanya dibebankan pada pelaku usaha, pembuat kebijakan harus aktif dan sinkron. Apalagi ekspor kita 2022 memecahkan sejarah terbesar secara nilai U$ 39,07 miliar, itu karena harga sawit dan minyak nabati baik," jelasnya.