Sawit RI Ternyata Bikin Eropa Was-was, Ini Buktinya

Jakarta, CNBC Indonesia - Produk sawit Indonesia tengah menghadapi gempuran dari pesaing di luar negeri. Dia mencontohkan langkah Uni Eropa (UE) yang memberlakukan Undang-undang (UU) Anti-Deforestasi (EUDR).

Hal itu disampaikan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman saat Special Dialogue CNBC Indonesia, 'Menggapai Sawit Tetap jadi Andalan Indonesia saat Dunia Penuh Ketidakpastian', Senin (26/6/2023).

Menurut Eddy, hal itu diantaranya dipicu oleh daya saing minyak sawit yang lebih tinggi. Di mana, sawit memiliki produktivitas lebih tinggi sehingga lebih kompetitif dalam perdagangan minyak sawit internasional.

"Sehingga bagi negara penghasil minyak nabati di luar sawit, ini menjadi tantangan. Saya lebih melihat ini kompetisi bisnis sehingga mereka mengambil langkah untuk melakukan kampanye negatif agar menjatuhkan sawit, meng-exclude minyak sawit dari perdagangan nabati dunia," kata Eddy.

"Banyak isu yang disampaikan, dari kesehatan, isu HAM, deforestasi. Uni Eropa sudah menerapkan Undang-undang yang mengatur agar produk yang dihasilkan dari deforestasi tidak masuk ke Uni Eropa. Ini gencar dilakukan Uni Eropa," tambahnya.

Karena itu, lanjut Eddy, pemerintah RI dan Malaysia yang bergabung dalam Dewan Produsen Minyak Sawit Dunia (Council of Palm Oil Producing Countries/ CPOPC) telah melakukan dialog ke Uni Eropa untuk memperjuangkan sawit.

"Kita terlibat bersama-sama, kita perjuangkan, dan rupanya ini memberikan respons positif. Artinya, dari langkah yang kita lakukan pada waktu kita berdialog dengan masyarakat Uni Eropa, ini berdampak positif," katanya.

Seperti diketahui, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada akhir Mei 2023 lalu memimpin delegasi Indonesia menemui pihak-pihak terkait UU antideforestasi UE di Brussel, Belgia. Sementara delegasi Malaysia dipimpin Deputy Prime Minister - Minister of Plantation and Commodities of Malaysia Dato' Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof.

"Implementasi EUDR jelas akan melukai dan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan yang begitu penting buat kami seperti kakao, kopi, karet, produk kayu dan minyak sawit," jelas Menko Airlangga dikutip dari situs resmi Kemenko Perekonomian.