Ramai Pabrik Hengkang dari Jakarta, Ternyata Tergiur Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Banyak perusahaan yang merelokasi pabriknya dari wilayah Jakarta ke berbagai daerah, seperti Jawa Tengah dengan tujuan mencari upah minimum yang rendah. Namun Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menganggap relokasi itu sebagai hal yang wajar.

"Harusnya bukan hal aneh, hal yang lumrah ada relokasi, mereka pengin ekspansi. Perluasan butuh tempat lebih luas, energi lebih besar yang bisa disediakan, kemudian berkait hal lain termasuk naker (tenaga kerja)," kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Eko S A Cahyanto kepada CNBC Indonesia, Rabu (21/6/2023).

Di wilayah Jakarta, upah minimum berkisar hampir tembus Rp 5juta, sedangkan di wilayah lain dengan modal tersebut bisa membayar 2-3 orang pegawai. Hal ini menjadi biaya yang harus dibayar pelaku usaha dan menjadi beban biaya.

"Kalau mereka ingin punya daya saing tentunya terkait input prosesnya harus bagus, itu pilihan industri untuk mereka berlokasi. Mereka akan mendekatkan diri atau berlokasi di mana daya saing mereka akan tinggi, jadi saya kira nggak ada masalah terkait itu (relokasi)," kata Eko.

Di sisi lain, banyak kawasan industri yang sudah mulai berbenah dengan menyediakan fasilitas memadai di berbagai daerah. Poin ini menjadi penarik bagi dunia usaha untuk berinvestasi

"Apalagi sekarang beberapa kawasan sudah mulai melakukan transformasi untuk menjadi kawasan industri generasi 3-4, itu perlu penyesuaian-penyesuaian," sebut Eko.

Sebelumnya diberitakan, pabrik-pabrik di kawasan industri Jakarta, yaitu Kawasan Berikat Nusantara (KBN), satu per satu mulai hengkang dari kawasan itu. Manajemen pun buka suara perihal eksodus relokasi pabrik dari KBN ke daerah lain.

Salah satu penyebabnya adalah karena tingginya upah minimum provinsi (UMP) yang ada di Jakarta. Manajemen pun mengakui hal itu menjadi penyebab utama terjadinya eksodus relokasi.

"Dapat kami sampaikan berdasarkan pendalaman kami kepada para tenant, faktor utama dari banyaknya pabrik yang tutup adalah rate UMP (Upah Minimum Provinsi) DKI Jakarta yang setiap tahun mengalami kenaikan berdasarkan regulasi dari pemerintah sebagai upaya penjaminan kesejahteraan masyarakat," kata VP Corporate Secretary PT Kawasan Berikat Nusantara Desy Ika Sulisty kepada CNBC Indonesia, Rabu (31/5/2023).