Bocor, Bocor! Dana Stunting Kok Buat Pagar, Rapat & Motor PNS
Cantika Adinda Putri & Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
16 June 2023 08:40
Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat baru-baru ini dihebohkan oleh temuan penyalahgunaan anggaran stunting oleh para otoritas di daerah. Hal ini membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi geram.
Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya menemukan anggaran program pengentasan stunting atau gizi kronis yang tidak tepat sasaran.
Dia mendapati total anggaran stunting sebesar Rp 10 miliar. Anggaran ini seharusnya untuk membeli makan-makanan bergizi bagi anak-anak stunting, namun jumlah untuk kebutuhan tersebut tak sampai Rp 2 miliar. Alokasi yang lebih besar malah digunakan untuk perjalanan dinas, hingga rapat-rapat.
"Perjalanan dinas Rp 3 M, rapat-rapat Rp 3 M, penguatan pengembangan apa apa bla bla bla Rp 2 M. Yang benar-benar untuk beli telur itu gak ada Rp 2 M," ujar Jokowi.
"Kapan stuntingnya akan selesai kalau cara seperti ini, ini yang harus diubah," lanjut Jokowi, dikutip Jumat (16/6/2023).
Rupanya hal ini juga ditemukan oleh Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Dia mengakui bahwa penyalahgunaan anggaran stunting oleh para otoritas di daerah, dan sudah diketahui sejak dirinya pertama kali menjabat sebagai Menteri PPN pada 2019.
Dana stunting di daerah setelah dicek melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ternyata anggaran kesehatan, terutama untuk mengatasi stunting dan revolusi mental di daerah justru hanya digunakan untuk membangun pagar puskesmas hingga membeli motor trail.
Hal itu kata Suharso diketahui saat dirinya pertama kali menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 2019 silam.
Dirinya pun langsung melaporkan hal tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena penurunan angka stunting hingga revolusi mental merupakan salah satu program prioritas nasional di masa pemerintahan Jokowi.
"Ketika saya pertama kali masuk Bappenas, saya coba kejar, itu kan program target nasional. Di Bappenas lewat SAKTI, itu bisa di zoom (diperbesar/diteliti) program kesehatan, terus ke stunting," jelas Suharso saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, dikutip Jumat (16/6/2023).
"Di stuntingnya saya mau tahu, apa yang dialokasikan atau dianggarkan, ternyata dia memperbaiki pagar puskesmas, itu satu. Kedua, anggaran revolusi mental, saya kejar sampai ke bawah munculnya beli motor trail. Tapi itu kan di daerah," tambah Suharso lagi.
Namun, Suharso enggan menyebut di daerah atau provinsi mana yang menyalahgunakan anggaran stunting dan anggaran revolusi mental tersebut.
Suharso pun mengakui bahwa anggaran penanggulangan stunting hingga peningkatan revolusi mental di daerah justru diselewengkan atau tidak digunakan secara efektif dan tepat.
Bappenas sendiri, kata Suharso tidak punya kewenangan untuk mengubah situasi itu. Karena kewenangan Bappenas hanya untuk mengalokasikan atau menganggarkan pada tingkat tertentu.
"Sampai tingkat di bawah tidak di tempat kita lagi. Kami tidak punya kewenangan untuk memaksa, gak ada. Kami tidak ada juga punya kewenangan, kamu (otoritas terkait) mesti A atau B," ujarnya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Daerah Ini Dipuji Jokowi, Bupati & Wali Kota Lain Wajib Tiru!
Most Popular