Belanda Baru Akui RI Merdeka 17 Agustus 1945, Kemana Aja?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kegiatan diskusi di parlemen mengenai kajian dekolonialisasi 1945-1950 membuat kejutan. Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte mengeluarkan pernyataan yang mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. 

"Belanda mengakui 'sepenuhnya dan tanpa syarat' bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945," tegas Perdana Menteri Mark Rutte, Rabu (14/6/2023) dikutip AD.nl.

Ya, keluarnya pernyataan ini mengubah sepenuhnya sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia yang disampaikan pada 2005 silam. Kala itu, Belanda telah masih mengakui RI merdeka 27 Desember 1949 meski secara tersirat mengamini kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. 

Namun, tulis laman berita HBVL, sikap itu belum tergolong pengakuan penuh karena Belanda menerima kedaulatan itu hanya sebatas "politis dan moral". Dan barulah 18 tahun kemudian, tepat pada 2023, Belanda mulai menerima fakta itu secara penuh.

Sebenarnya, pernyataan PM Belanda tersebut keluar setelah perdebatan alot. Pertimbangannya adalah ihwal kompensasi.

Jika benar mengakui proklamasi RI di tanggal tersebut, maka Belanda secara sah menyerang negara berdaulat. Artinya, Belanda harus mengurus ganti rugi atas agresi militer dua babak yang terjadi tahun 1945-1949. 

Beratnya Pengakuan 

Saat Sukarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, Belanda sama sekali tidak mengakui aksi itu. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern (2009) menjelaskan, saat itu Indonesia masih dianggap tanah jajahan Belanda. 

Jika mengikuti alur berpikir mereka, saat Indonesia dijajah Jepang tahun 1942 dan kemudian terbebas tiga tahun kemudian, maka Belanda berhak datang lagi ke Indonesia. Sebab, sesuai hukum perang, wilayah kekuasaan negara kalah bakal jatuh ke negara pemenang.

Ambil contoh Semenanjung Korea (Eks-jajahan Jepang) yang jatuh ke tangan AS. Lalu, Jerman berada di bawah kendali AS, Prancis, Inggris, dan Soviet.

Maka, pikir mereka Belanda berhak datang kembali dan menguasai tanah jajahan yang sangat potensial secara ekonomi itu. Sayang, kronologi ini runyam ketika golongan nasionalis memproklamirkan kemerdekaan di Jl. Pegangsaan Timur No. 56.  

Meski begitu, tulis buku Sejarah Nasional Indonesia VI (2008), Belanda tetap datang dengan menggandeng pasukan sekutu atas nama Pemerintahan Sipil Hindia Belanda atau Netherlands Indies Civil Administration (NICA).

Kedatangannya jelas: menguasai kembali Indonesia dengan dalih menguasai tanah negara dari para pemberontak. Ya, Belanda memandang aksi-aksi Sukarno-Hatta dan rakyat RI sebagai pemberontak. 

Dari sinilah terjadi perselihan antara kedua pihak. Dan kita mengetahui bahwa setelahnya terjadi agresi militer I dan II, disertai perjanjian-perjanjian yang merugikan Indonesia.

Tempo dalam Soedirman: Seorang Panglima, Seorang Martir (2012) menyebut, pasukan Belanda saat agresi militer sangat totalitas. Sekitar 15.000 pasukan dari matra darat, laut dan udara diluncurkan hanya untuk menghancurkan militer Indonesia dan menjajah kembali Indonesia.

Mereka juga menawan para pemimpin bangsa dan menduduki Ibukota negara. Pada akhirnya, perselisihan ini berakhir lewat agenda Konferensi Meja Bundar (KMB). Puncaknya, pada 27 Desember 1949, kedua belah pihak berdamai.

Poin penting konferensi itu adalah pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia. Sayang, pengakuan itu bukan tanggal 17 Agustus 1945, tetapi 27 Desember 1949 sesuai penutupan KMB. Pada sisi lain, hasil ini juga merugikan karena untuk mendapat proses pengakuan Indonesia harus membayar utang-utang Belanda sejak masa kolonial. 

Atas dasar inilah, Belanda tak mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus selama puluhan tahun. Beberapa kali petinggi Belanda datang ke Indonesia pun, mereka tetap tidak kunjung mengakuinya. 

Mengutip Tempo, barulah setelah 60 tahun, tepat pada 2005,  Belanda lewat Menlu Bernard Bot, akhirnya secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 meski secara tersirat. Dan 15 tahun kemudian, Belanda akhirnya benar-benar mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan meminta maaf atas kekerasan masa lalu saat penjajahan ratusan tahun.