Dejavu, Pengusaha Pede RI Akan Buka Keran Ekspor Bauksit Lagi
Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia
07 June 2023 19:15
Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) optimistis bahwa keran ekspor bauksit akan kembali dibuka setelah dilarang mulai 11 Juni 2023 mendatang.
Seperti diketahui, sesuai amanat Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), ekspor mineral mentah hanya diizinkan maksimal tiga tahun setelah UU Minerba berlaku pada 10 Juni 2020 lalu.
Plh Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto mengatakan bahwa optimismenya itu karena melihat pengalaman Indonesia yang pernah menyetop ekspor bauksit pada 2014 silam, namun akhirnya Indonesia kembali membuka izin ekspor tersebut.
"Harus ada (dibuka kembali izin ekspor bauksit) lah, kita harus optimis kalau ini dibiarkan dalam tanda petik. Kita nggak pernah ingin belajar sih ya. Misal Australia itu punya smelter alumina dan aluminium, bauksitnya masih diekspor loh. Apa bedanya?," ungkap Ronald kepada CNBC Indonesia, Rabu (7/6/2023).
Selain itu, dia menilai seharusnya Indonesia berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah. Ronald menyebutkan bahwa dengan adanya pelarangan ekspor mineral mentah tersebut membuat banyak usaha tambang bauksit di Indonesia yang bangkrut.
"Itu sama seperti pada saat 2014 terjadi. Sehingga banyak yang kolaps. Dengan adanya kolaps dan beberapa tahun kemudian kan akhirnya dibuka lagi, tapi kok nunggu kolaps dulu sih, heran saya juga. Harusnya kan kalau sudah ada (pengalaman), kecuali tidak ada pembelajaran dari 2014 ya. Kecuali kita sedang mencoba dan mencari jalan," tambahnya.
Dia mengatakan, khusus untuk komoditas bauksit, banyak rintangan besar yang harus dihadapi apabila ingin membangun industri hilirisasi yang dinilai membutuhkan waktu panjang dan tentunya biaya yang tidak sedikit.
"Kok Indonesia justru punya barang nggak boleh ekspor, suruh produksi dalam negeri boleh. Saya sejalan saja, industrialisasi itu kan kalau dipaksakan, harusnya modal pemerintah yang turun, tapi kalau dia dibiarkan berjalan, industrialisasi itu pasti akan jalan, tapi perlu waktu karena pembiayaan cukup besar," tandasnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara (Minerba) Irwandy Arif mengatakan bahwa ada empat masalah utama bagi pengusaha yang hendak membangun ekosistem hilirisasi hasil tambang di Indonesia.
"Masalah dari hilirisasi ini bagi mereka yang ingin mendirikan smelter atau pabrik atau fasilitas pemurnian. Biasanya di Indonesia ini ada empat masalah yang kalau kita urus secara prioritas," ucap Irwandy kepada CNBC Indonesia dalam Mining Zone, dikutip Rabu (8/2/2023).
Lantas, apa saja permasalahan yang dihadapi dalam membangun smelter di Indonesia? Irwandy menyebut, empat masalah utama tersebut antara lain:
1. Masalah finansial
2. Masalah pasokan energi
3. Masalah lahan
4. Masalah perizinan
Irwandy menyebutkan keempat permasalahan tersebut harus menjadi prioritas bagi pemerintah untuk segera diatasi dalam rangka menumbuhkan ekosistem hilirisasi di Indonesia.
Dengan begitu, dia menilai langkah yang perlu diambil pemerintah saat ini adalah dengan memberikan insentif, baik fiskal maupun non fiskal.
"Kemudian, dari sini kita lihat untuk tumbuh kembangkan hilirisasi di Indonesia untuk berbagai komoditas tadi, maka diperlukan insentif fiskal dan insentif non fiskal," tuturnya.
Menurutnya, insentif non fiskal yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha yang ingin membangun ekosistem hilirisasi di Indonesia, salah satunya seperti perpanjangan waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP).
"Sebagai contoh bagi mereka yang melakukan hilirisasi misal nikel, bauksit, tembaga dan sebagainya itu diberi perpanjangan dari IUP maupun IUPK setiap 10 tahun sampai cadangan habis. Ini salah satu insentif non fiskal yang paling berharga buat mereka karena akan memberikan kepastian jangka panjang dalam berusaha," tuturnya.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 5 Mineral Mentah Boleh Ekspor Sampai 2024, Ini Alasan Jokowi
Most Popular