Korsel Tuduh Ada Negara yang Biarkan Pelanggaran Hukum Korut

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan (Korsel), Lee Jong Sup, menyebut ada beberapa negara yang mengabaikan perilaku melanggar hukum Korea Utara (Korut).

Lee menyebut hal ini dapat mengancam untuk melemahkan sanksi PBB terhadap program misil dan nuklir negara tetangganya tersebut. Hal ini disampaikannya dalam pidatonya di International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, Sabtu (3/6/2023).

"Ini menciptakan celah dalam sanksi terhadap Korea Utara yang disahkan di Dewan Keamanan PBB," kata Lee, mengutip Reuters.

"Memilih ketidakaktifan terhadap perilaku melanggar hukum Korea Utara akan memperburuk keamanan tidak hanya semenanjung Korea, di kawasan Pasifik tetapi juga seluruh dunia," tambanhnya.

China dan Rusia pada Jumat mengabaikan seruan Amerika Serikat (AS) untuk Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk Korut atas upaya meluncurkan satelit belum lama ini, serta malah menyalahkan AS atas meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea.

Pada Rabu, Korut sempat meluncurkan satelit mata-mata pertamanya ke luar angkasa, meskipun berakhir dengan kegagalan di mana pendorong dan muatannya jatuh ke laut. Kim Jong Un pun telah berjanji untuk segera melakukan peluncuran satelit lainnya.

Menhan Korsel menegaskan kembali bahwa koordinasi dengan AS dan Jepang untuk menghalangi Korut termasuk keputusan penting.

Ketiga negara telah sepakat untuk mulai berbagi data peringatan rudal Korut secara real time dalam tahun ini, kata kementerian pertahanan Korsel dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan antara kepala pertahanan Korsel, AS dan Jepang.

Keputusan itu adalah bagian dari pakta yang disepakati untuk mempercepat berbagi informasi pada November 2022 lalu.

Para menteri pertahanan mengecam keras peluncuran rudal balistik jarak jauh Korea Utara baru-baru ini, dengan kedok yang disebut satelit, kata pernyataan itu. Sementara Korut berdalih memiliki hak berdaulat atas pengembangan luar angkasa.