APBN Terakhir Jokowi

Nih Dia Postur APBN 2024, Kebijakan Terakhir Era Jokowi!

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
31 May 2023 08:40
Pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Ukraina volodymyr Zelensky saat serangkaian acara KTT G7 di Horishima Jepang. (Tangkapan Layar Instagram @zelenskiy_official)
Foto: Pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Ukraina volodymyr Zelensky saat serangkaian acara KTT G7 di Horishima Jepang. (Tangkapan Layar Instagram @zelenskiy_official)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) untuk tahun 2024. Defisit APBN 2024 sebesar Rp 496,6 triliun hingga Rp 610,9 triliun atau 2,16% - 2,64% dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pendapatan negara pada 2024, dialokasikan sebesar Rp 2.719,1 triliun hingga Rp 2.865,3 triliun atau naik sekira 11,69% dari target pendapatan negara tahun 2023 yang sebesar Rp 2.463 triliun.

"Pendapatan negara 11,81% hingga 12,38% dari GDP. Secara nominal sebesar Rp 2.719,1 triliun hingga Rp 2.865,3 triliun," jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, Selasa (30/5/2023).

Sri Mulyani merinci, pendapatan negara untuk tahun 2024 terdiri dari target penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.280,3 triliun hingga Rp 2.355,8 triliun atau naik sekira 9,61% dari target penerimaan perpajakan dalam APBN 2023 yang sebesar Rp 2.021,2 triliun.

Selanjutnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2024 ditargetkan sebesar Rp 436,5 triliun hingga Rp 504,9 triliun atau naik 2,1% jika dibandingkan dengan target PNBP pada 2023 yang sebesar Rp 441,4 triliun.

"Untuk hibah sebesar Rp 2,3 triliun hingga Rp 4,6 triliun atau 0,01% hingga 0,02% dari PDB," jelas Sri Mulyani.

Adapun belanja negara untuk tahun 2024 disiapkan sebesar Rp 3.215,7 triliun hingga Rp 3.476,2 triliun, atau naik sekira 14,53% jika dibandingkan target belanja di dalam APBN 2023 yang sebesar Rp 3.061,2 triliun.

Secara rinci, belanja negara untuk tahun 2024 terdiri dari belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp 2.400,7 triliun hingga Rp 2.631,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 815 triliun hingga Rp 845 triliun.

"Belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp 2.400,7 triliun hingga Rp 2.631,2 triliun termasuk di dalamnya untuk pemilu (Pemilihan Umum) yang cukup dominan, baik pilkada (Pemilihan kepala daerah) maupun legislasi," jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut, primary balance, kata Sri Mulyani diusahakan mendekati balance sehingga makin memperkuat dan menyehatkan APBN di tahun depan. Di mana primary balance ditargetkan mendekati 0 atau sebesar Rp 156,8 triliun atau 0,75% dari PDB.

"Tren ini perlu kita jaga, karena ketidakpastian ke depan membutuhkan APBN siap siaga menghadapi berbagai gejolak," kata Sri Mulyani lagi.

Adapun defisit APBN 2024 dipatok sebesar Rp 496,6 triliun hingga Rp 610,9 triliun atau 2,16% sampai 2,64% dari PDB. Angka defisit ini, naik sekira 2,84% dari angka defisit dalam APBN 2023 yang sebesar Rp 598,2 triliun.

Dengan defisit yang ditargetkan sebesar Rp 496,6 triliun hingga Rp 610,9 triliun tersebut, maka pembiayaan akan ditargetkan sebesar Rp 2,46 triliun hingga Rp 3,41 triliun untuk utang neto dan investasi sebesar Rp 300 miliar hingga Rp 670 miliar.


(cap/cap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Momok Seram Masih Gentayangan di 2024, Pemerintah Was-was!

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular