Seluruh Dunia Kalang Kabut Lihat Utang Amerika, Bukan RI!
Foto: Infografis/8 Sekuritas Teraktif di BEI/Edward Ricardo
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengungkapkan, posisi utang Indonesia saat ini dinilai masih aman, bahkan lebih baik dibandingkan negara-negara G20 dan ASEAN lainnya.
Seperti diketahui, posisi utang pemerintah hingga 30 April 2023 mencapai Rp 7.849,89 triliun atau mencapai 38,15% dari produk domestik bruto (PDB). Nilai utang tersebut turun Rp 29 triliun jika dibandingkan dengan posisi utang pada bulan sebelumnya.
"Indonesia tidak disoroti utangnya sama sekali oleh investor asing. Karena saat ini utang Indonesia itu dibandingkan negara peers kita, debt to GDP kita meningkat 39% di tahun lalu dan tahun ini bisa kita turunkan ke 38%," jelas Febrio kepada CNBC Indonesia, Jumat (26/5/2023).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang disebutkan sebesar 60% terhadap PDB. Pemerintah pun mengklaim, telah melakukan pengelolaan utang secara baik dan terkendali.
"Utang kita masih sangat rendah dibandingkan dengan satu threshold di 60%, apalagi dibandingkan dengan banyak negara yang menggunakan utang ini," jelas Febrio.
"Ini sangat jauh dibandingkan dengan banyak negara G20 dan ASEAN. Seperti di Amerika Serikat (debt to GDP) meningkat dari 90% ke 120%. Negara tetangga Malaysia sudah melampaui 60% dari PDB," kata Febrio lagi.
Pengelolaan utang Indonesia, kata Febrio dalam posisi yang baik, berkat mengelola fiskal yang penuh dengan hati-hatian. "Kenaikan utang selama pandemi sangat justified dan bahkan sekarang sudah dalam tren menurunkan utang kita."
Pemerintah, diakuinya melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo.
Pembiayaan mengandalkan sumber dari dalam negeri dengan 72,88% dan sisanya berasal dari luar negeri. Berdasarkan komposisinya, mayoritas utang ditarik melalui surat berharga negara (SBN) yang mencapai 89,26%.
Secara rinci, utang pemerintah yang mencapai Rp 7.849,89 triliun hingga 30 April 2023 tersebut, terdiri dari 89,26% surat berharga negara (SBN) yang sebesar Rp 7.007,03 triliun dan 10,74% berasal dari pinjaman atau sebesar Rp 842,86 triliun.
Pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.
[Gambas:Video CNBC]
Mantap Bu Sri Mulyani! RI Batal Tarik Utang Baru Rp302 T
(cap/cap)
