Internasional
Bumi Gonjang-Ganjing! Jerman Resmi Resesi-AS Mau Ambruk
sef, CNBC Indonesia
26 May 2023 15:30
Jakarta, CNBC Indonesia - Bumi sedang "gonjang-ganjing". Sejumlah negara maju terbelit perlambatan dan menuju krisis ekonomi.
Jerman resmi resesi sementara Amerika Serikat (AS) kini terancam ambruk. Belum lagi masalah geopolitik yang makin tak menentu.
Berikut faktanya dirangkum CNBC Indonesia, Jumat (26/5/2023).
Sah, Jerman Resesi
Perekonomian Jerman memasuki resesi teknis di kuartal pertama 2023 ini. Data dari kantor statistik Kamis menunjukkan produk domestik bruto (PDB) di kuartal pertama (Q1) 2023 ini kontraksi alias minus (-) 0,3%.
Ini merupakan revisi dari angka sebelumnya 0. Padahal di kuartal terakhir 2022, ekonomi juga -0,5%.
Hal ini menunjukan resesi teknis sedan terjadi. Secara general resesi sendiri diartikan sebagai penurunan ekonomi di satu kuartal atau lebih dalam satu tahun.
Mengutip CNBC International, ekonomi terbesar Eropa itu berada di bawah tekanan yang signifikan, terutama setelah perang Rusia ke Ukraina terjadi. Sanksi Barat ke minyak dan gas (migas) Rusia menghantam Jerman yang merupakan salah satu konsumen utamanya.
Inflasi tinggi membuat konsumsi turun 1,2% selama q1 2023. Warga enggan membelanjakan uangnya untuk membeli, termasuk pakaian, perabotan, hingga mobil.
"Jerman memang jatuh ke dalam resesi mulai akhir tahun lalu, karena guncangan harga energi membebani belanja konsumen," kata Kepala Ekonom Zona Euro Pantheon Macroeconomics, Claus Vistesen, dalam catatan kepada klien.
Meski meyakini PDB Jerman tidak mungkin terus turun di kuartal mendatang, tetapi ia mengaku tak meşihat pemulihan yang kuat.
"Kami memperkirakan pelemahan lebih lanjut dari sini," kata Ekonom Eropa senior di Capital Economics Franziska Palmas.
Sementara itu, di sisi lain, Bank Sentral Eropa juga diperkirakan akan menaikkan suku bunga lagi pada pertemuan 15 Juni. Bank sentral telah menaikkan suku bunga sebesar 375 basis poin sejak Juli 2022.
Keyakinan diutarakan Gubernur Bank Sentral Jerman Joachim Nagel. Menurutnya ECB memiliki potensi menaikkan suku bunga kali lagi.
"Suku bunga yang lebih tinggi akan terus membebani konsumsi dan investasi dan ekspor mungkin juga menderita di tengah kelemahan ekonomi di pasar negara maju lainnya. Perkiraan kami adalah kontraksi lebih lanjut di kuartal ketiga dan keempat," tambah Palmas.
Sebenarnya tak hanya Jerman beberapa negara juga terancam resesi. Salah satunya tetangga RI, Singapura.
Ini muncul setelah data ekonomi di kuartal pertama (Q1) dirilis. Ekonomi negeri kota itu menurun di tiga bulan pertama 2023, meningkatkan risiko pelemahan seiring dengan penurunan outlook ekonomi global dan dorongan dari minta dagang utamanya China pasca Covid-19.
PDB secara tahunan (yoy) di Januari-Maret tercatat 0,4%, mengalahkan estimasi pengamat 0,1%. Namun secara kuartal-ke-kuartal (qtq), ekonomi menyusut 0,4%, lebih lambat dari tiga bulan akhir 2022, 2,1%.
Ekonom Maybank Chua Hak Bin mengatakan resesi teknis, yang didefinisikan sebagai kontraksi dua kuartal berturut-turut, mungkin terjadi. Apalagi, jika dorongan dari pembukaan kembali China gagal pada kuartal kedua.
"Kembalinya turis China selama ini lebih merupakan 'tetesan daripada banjir'," katanya menyebut minimnya wisatawan, mengutip Reuters, Rabu (25/5/2023).
Kementerian Perdagangan Singapura (MTI) sendiri tak meyakini potensi resesi teknis tahun ini. Tetapi mengakui bahwa prospek permintaan eksternal untuk sisa tahun ini telah melemah.
"Risiko penurunan ekonomi global telah meningkat," katanya dikutip AFP.
AS Mau Ambruk
Kekhawatiran ekonomi kini juga melanda AS. Negeri itu sedang harap-harap cemas menuju "kebangkrutan".
Ini karena pemerintah Presiden Joe Biden terancam tak bisa memenuhi kewajiban membayar utangnya (default). Menteri Keuangan AS Janet Yellen, berulang kali menyebut bakal ada "malapetaka" setelah 1 Juni.
Bagaimana masalah ini terjadi?
Secara sederhana, diketahui, AS memiliki batas utang tertentu. Per Januari, udang ini sudah mencapai US$ 31 triliun (Rp 461 ribu triliun).
Utang tersebut, setara 137% dari total PDB nya. Ini pun menjadi yang terbesar di dunia, dengan rasio terhadap PBB, 121,1%.
Karena sudah habis, pemerintah Biden kini menggunakan dana darurat. Namun dana yang dipakai menambal pengeluaran pun akan habis 1 Juni.
Pemerintah harus mendapat persetujuan Kongres, bank DPR maupun Senat untuk menaikkannya batas utang tersebut untuk mendapat dana baru. Meski Senat dikuasai partai pendukung pemerintah, Demokrat, sekarang DPR AS, dikuasai oposisi Republik.
Pemerintah Joe Biden pun menjadi resah karena kongres AS tak kunjung menaikkan pagu utang pemerintah. Batas utang yang mewakili jumlah maksimum yang dapat dipinjam pemerintah federal untuk membayar utangnya hingga kini tidak diketok.
Pekan lalu, Wakil Presiden AS Kamala Harris sudah meneriakkan resesi. Peringatan juga diberikan ekonom dan profesor Universitas New York, Nouriel Roubini, yang dikenal pula dengan sebutan Dr. Doom atau Doktor Kiamat, karena meramalkan krisis keuangan 2008-2009.
"Mereka mungkin sampai pada jam terakhir sebelum ada kesepakatan atau mungkin saja mereka tidak mencapai kesepakatan, " kata Roubini kepada Bloomberg TV, di sela-sela Forum Ekonomi Qatar di Doha, sebagaimana dikutip dari Russia Today.
"Jika itu tidak terjadi (tak ada kesepakatan), maka pasar akan ambruk," katanya.
Sebenarnya, mengutip CNN International, ada beberapa kekacauan yang bisa terjadi akibat default ini. Pertama, mandeknya pembayaran jaminan sosial, rata-rata US$ 1.827 (Rp 26,8 juta) hingga tunjangan 2 juta pegawai federal dan 1,4 veteran (anggota militer tidak aktif) senilai miliaran dolar.
Kedua, ini juga akan berdampak ke biaya pinjaman. Jika terjadi default, imbal hasil Treasury AS pasti akan naik untuk mengkompensasi peningkatan risiko bahwa pemegang obligasi tidak akan menerima uang yang mereka pinjam dari pemerintah.
Karena suku bunga pinjaman, kartu kredit, dan hipotek sering didasarkan pada hasil Treasury, biaya pinjaman uang dan pelunasan utang akan meningkat. Ini akan semakin membebani warga AS, apalagi suku bunga bank sentral AS, Federal Reserve, Fed, sudah naik terus menerus.
Ketiga, keluarga dan bisnis juga akan lebih sulit mendapatkan persetujuan untuk jalur kredit karena bank harus lebih selektif dalam meminjamkan uang. Itu karena biaya pinjaman uang mereka juga akan meningkat, yang membatasi jumlah uang yang dapat mereka pinjamkan.
Keempat, munculnya pengangguran. Gagal bayar utang dapat memicu penurunan ekonomi, yang akan mendorong lonjakan pengangguran, terutama saat AS sudah sudah berurusan dengan kenaikan suku bunga dan inflasi yang sangat tinggi.
"Menurut Moody's, tingkat pengangguran akan melonjak menjadi sekitar 5%," muat artikel itu lagi.
Dalam laporan berbeda, menurun CEA, jika default terus terjadi berlarut-larut maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi AS hingga 6,1%. Ini bakal menjadi kontraksi yang dalam bagi negara kaya itu.
PHK juga disinggung. Secara rinci PHK bisa mencapai 8,3 juta orang dan tingkat pengangguran naik dari 5% menjadi 8,4% dari level saat ini. PHK massal tersebut bahkan diprediksi akan terus terjadi hingga kuartal I -2024.
Selain itu, menurut kepala ekonom Moody's, Mark Zandi, default jangka pendek saja bisa menyebabkan suku bunga yang sangat tinggi hingga bertahun-tahun ke depan.
Dampaknya lain tentunya kacaunya pasar modal. Tak hanya itu, kepercayaan ke dolar AS (greenback) juga akan hilang.
Ada Solusi Tapi..
Sebenarnya, DPR AS memberikan solusi. Plafon akan naik tapi sejumlah anggaran pemerintah federal dipangkas. Seperti dana pada program diskresioner seperti perumahan dan pendidikan, yang jadi andalan Biden.
DPR Republik juga ingin memperketat persyaratan kerja untuk program antikemiskinan. Termasuk melonggarkan aturan pengeboran minyak dan gas yang antitesis dengan kampanye Biden saat maju sebagai calon presiden 2020 lalu soal membatasi energi fosil dan memajukan energi terbarukan.
Hal ini tentu akan mempengaruhi pencalonan Biden ke depan. Sama seperti RI, AS juga akan melakukan Pemilu Presiden 2024.
Sumber lain juga berkata deadlock masih terjadi karena besaran anegaran yang akan dipotong. Ini terkait angka pemotongan sebesar US$ 70 miliar dengan jumlah total lebih dari US$ 1 triliun.
"Saya tidak percaya seluruh beban harus jatuh kembali ke kelas menengah dan kelas pekerja Amerika," kata Biden, dilansir Reuters, usai pertemuan terbaru dengan pemimpin Republik.
"Saya tidak berpikir semua orang akan senang pada akhirnya. Itu bukan cara kerja sistem," kata pemimpin DPR AS McCarthy.
Masalah Lain..
Sebenarnya selain default AS juga dilanda masalah lain. Yakni soal kolapsnya bank-bank dan dedolarisasi.
Krisis perbankan dimulai sejak Maret lalu. Tepatnya sejak kolapsnya Silicon Valley Bank (SVB), disusul Bank Silvergate dan Signature.
Awal Mei ini, First Republic Bank juga dilanda hal yang sama setelah sahamnya anjlok 50% pada bulan April lalu. Upaya penyelamatan pun dilakukan dengan diakuisisi oleh JPMorgan Chase & Co.
Berjatuhannya bank-bank di ini tidak terlepas dari suku bunga telah meningkat tinggi di negeri Paman Sam itu. Suku bunga AS saat ini berada di kisaran 4,75% sampai 5%.
Suku bunga dinaikkan oleh Fed karena tingginya inflasi. Salah satu faktornya adalah kelangkaan barang dan kenaikan harga akibat sanksi dan perang Rusia-Ukraina.
Namun kenaikan suku bunga sendiri telah mengikis nilai aset bank. Seperti obligasi pemerintah dan sekuritas yang didukung hipotek.
Padahal, sebagian besar obligasi membayar suku bunga tetap yang menjadi menarik saat suku bunga turun, menaikkan permintaan dan harga obligasi. Di sisi lain, jika suku bunga naik, investor tidak akan lagi memilih suku bunga tetap yang lebih rendah yang dibayarkan oleh obligasi, sehingga menurunkan harganya.
"Banyak bank meningkatkan kepemilikan obligasi mereka selama pandemi, ketika simpanan berlimpah tetapi permintaan dan imbal hasil pinjaman lemah," menurut Federal Reserve Bank of St. Louis.
"Bagi banyak bank, kerugian yang belum direalisasi ini akan tetap di atas kertas. Tetapi yang lain mungkin menghadapi kerugian nyata jika mereka harus menjual sekuritas untuk likuiditas atau alasan lain," tambahnya.
Sebenarnya dalam sebuah studi Maret 2023, sudah dipaparkan bagaimana 190 bank di AS memiliki terancam gagal. Dari jumlah itu, kini 12 bank dipersepsikan dalam posisi terancam bangkrut, ditandai dengan kejatuhan tajam harga-harga sahamnya.
"Penurunan baru-baru ini dalam nilai aset bank sangat signifikan meningkatkan kerapuhan sistem perbankan AS untuk menjalankan deposan yang tidak diasuransikan," tulis para ekonom dalam makalah baru-baru ini yang diterbitkan di Social Science Research Network, dikutip dari USA Today.
Bukan hanya itu, di tengah ancaman krisis bank, muncul lagi masalah lain. Ini terkait kebangkrutan perusahaan-perusahaan AS.
Data terbaru dirilis S&P Global Market Intelligence, awal Mei ini. Angka kebangkrutan saat ini, lebih tinggi dari empat bulan pertama setiap tahun, sejak 2010.
"Ada 54 petisi kebangkrutan perusahaan pada April, turun dari 70 pada Maret," kata S&P Global.
"Namun, hitungan year-to-date lebih dari dua kali lipat menjadi 236 dari tahun lalu," jelasnya lagi.
Di sisi lain, dedolarisasi pun kini marak. Keperkasaan dolar AS yang sudah berlangsung sejak 1920an atau lebih dari 100 tahun pun terancam.
Sejumlah fakta menunjukan bagaimana AS tak dipakai lagi oleh China & Brasil, sejak Maret. Di mana keduanya sepakat untuk tidak lagi menggunakan dolar AS dan beralih menggunakan mata uang mereka sendiri, yuan dan real.
Kesepakatan antara China dan Brasil sendiri bernilai sangat besar, dengan total menembus US$ 171,49 miliar. Artinya, ada permintaan dolar sebesar US$ 171 miliar yang hilang dalam perdagangan global.
Belum lagi, negara aliansi BRICS yang juga bersiap untuk meninggalkan dolar AS serta euro Eropa untuk melakukan perdagangan antarnegara. Saat ini aliansi negara itu dalam proses menciptakan alat pembayaran baru.
Di sisi lain, India juga telah mengeluarkan kebijakan baru untuk semakin meningkatkan penggunaan rupee dalam perdagangan mereka sejak April 2023. Salah satunya dengan Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA).
Para negara tetangga RI pun tak ketinggalan dengan rencana dedolarisasi . Ini melalui local currency transaction (LCT).
Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina telah meneken kerjasama transaksi pembayaran lintas batas. Ini melalui kode QR, fast payment, data, hingga transaksi mata uang lokal.
Terbaru, data Reuters, ditunjukan bagaimana China di bulan Mei, secara dramatis meningkatkan penggunaan yuan untuk membeli komoditas Rusia selama setahun terakhir. Ini termasuk hampir semua pembelian minyak, batu bara, dan beberapa logam denna mata ung Yuan.
Menurut beberapa esksekutif perdangan, peralihan ke yuan untuk membayar sebagian besar perdagangan komoditas sekitar US$88 miliar. Di Maret, renminbi juga menjadi mata uang yang paling banyak digunakan untuk transaksi lintas batas di China, menyalip dolar untuk pertama kalinya menurut data resmi.
Halaman 2>>> Geopolitik Dunia
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular