Pro & Kontra Jokowi Restui Kelanjutan Ekspor Tembaga Freeport

Wilda Asmarini, CNBC Indonesia

03 May 2023 13:02

Foto: Chairman of the Board and Chief Executive Officer Freeport-McMoran, Richard C. Adkerson di acara Orasi Ilmiah Transformasi Ekonomi Melalui Hilirisasi dengan Kearifan Lokal yang di selenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM dan PT Freeport Indonesia

Kontra Izin Ekspor Freeport Indonesia

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai pemerintah perlu membatalkan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia.

Berikut alasan yang diungkapkannya:

1. Freeport Telah Diberikan 8x Relaksasi Ekspor

Fahmy menyebut, tidak hanya kali ini saja relaksasi ekspor konsenterat diberikan kepada Freeport. Sejak 2014 sudah lebih dari delapan kali izin relaksasi ekspor konsenterat diberikan dengan janji pembangunan smelter.

"Namun, Freeport selalu ingkar janji untuk menyelesasikan pembangunan smelter hingga kini," ucapnya, dikutip Rabu (03/05/2023).

2. Gertak Sambal Ancaman PHK

Dia pun menilai, keputusan relaksasi ekspor konsentrat tidak lepas dari ancaman Freeport, yang selalu mengancam akan menghentikan produksi dan melakukan PHK besar-besaran.

Penghentian produksi itu dikatakan berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia dan Papua.

"Ancaman tersebut sesungguhnya hanya gertak sambal yang tidak akan pernah dilaksankan. Alasannya, kalau Freeport benar-benar menghentikan produksinya sudah pasti akan memperpuruk harga saham Freeport McMoran, pemegang saham 41% PTFI yang listed di Pasar Modal Wall Street," tuturnya.

"Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya tidak perlu takut dengan ancaman yang dilontarkan oleh Freeport dan harus konsisten dengan kebijakan pelarangan ekspor konsenterat, serta tetap konsisten menjalankan program hilirisasi," ucapnya.

3. Diskriminasi terhadap Pengusaha Nikel & Bauksit

Pemberian relaksasi ekskpor konsenterat itu dinilai akan menimbulkan diskriminasi terhadap pengusaha nikel dan bauksit yang selama ini sudah diwajibkan hilirisasi di smelter dalam negeri, sehingga mereka akan menuntut relaksasi ekspor serupa.

"Kalau pemerintah memenuhi tuntutan tersebut, maka program hilirisasi akan porak poranda. Padahal, tujuan mulia program Jokowi dalam hilirisasi adalah menaikkan nilai tambah dan mengembangkan ecosystem industri. Selain itu, pemberian relaksasi ekspor konsenterat kepada Freeport akan memicu ketidakpastian hukum yang menyebabkan investor smelter hengkang dari Bumi Nusantara," tuturnya.