Pengusaha Ritel Jengkel ke Kemendag, Siap-siap Boikot Migor?
Martyasari Rizky, CNBC Indonesia
26 April 2023 20:30
Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengaku sampai dengan hari ini, Rabu (26/4/2023) pihaknya masih belum menerima panggilan telepon maupun tanggapan secara langsung dari pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait dengan negosiasi pembatalan rencana Aprindo mogok pengadaan minyak goreng premium di 48.000 ritel.
Padahal, sejak 14 April 2023 lalu saat awak media menkonfirmasi pihak Kemendag, baik Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, maupun Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim menyebut akan segera menghubungi Aprindo dan menjadwalkan agar Aprindo dan Kemendag bisa duduk bersama.
"Sampai sejauh ini belum ada komunikasi apalagi undangan dari Kemendag. Yang kita ketahui hanya statement Pak Isy Karim yang berdalih begini dan begitu, tanpa ada penjelasan bagaimana menyelesaikan rafaksi ini," kata Direktur Eksekutif Aprindo, Setiyadi kepada CNBC Indonesia, Rabu (26/4/2023).
Setiyadi menekankan bahwa anggota akan mendukung penuh langkah Aprindo dalam mendesak pemerintah untuk segera membayar utang rafaksi minyak goreng senilai Rp 344 miliar. Apabila itu tidak cepat terlaksana, maka mogok pengadaan migor di 48.000 ritel modern akan terealisasi.
"Kami sudah mengadakan meeting dengan anggota. Pada prinsip nya anggota mendukung langkah Aprindo," ujar Setiyadi.
Sebelumnya, Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menuturkan, alasan mengapa sampai dengan hari ini para pengusaha ritel yang mengikuti program satu harga minyak goreng tahun 2022 lalu belum mendapatkan pembayaran rafaksi, karena Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sendiri yang tidak ingin mengambil risiko.
 Foto: (CNBC Indonesia/Arrijal Rachman)Program Transmart Full Day Sale, Sabtu (15/4/2023) pukul 10.00 hingga 24.00 waktu setempat di 92 gerai Transmart seluruh Indonesia. (CNBC Indonesia/Arrijal Rachman) |
"Karena bagi mereka itu sudah jelas, Menteri-nya yang menahan kok. Menterinya gak mau risiko. Kalau pun dibilang minta opini hukum, kejakasaan mana buktinya? Enggak ada buktinya mereka udah minta opini hukum. Malah menterinya kerja sama dengan komisi VI menantang kita untuk dimasukin ke PTUN. PTUN menang maka perintah PTUN itu dilakukan meminta BPDPKS membayar ke kita. Jadi itu yang disampaikan Pak Menteri saat Raker dengan komisi VI DPR RI," ujar Roy.
Adapun jika pendapat hukum nantinya menyatakan pemerintah tak perlu membayar rafaksi minyak goreng tersebut, Aprindo telah memiliki beberapa opsi untuk memprotes akan hal tersebut. Salah satunya, dengan menyetop supply minyak goreng di ritel-ritel modern.
"Ada beberapa opsi yang kita lakukan salah satunya itu. Kita juga akan menampung dan memotong tagihan supplier minyak goreng atau kita juga memikirkan menampung hukum juga," tutur Roy.
"Karena itu kita mempertahankan kebenaran. Ini bukan korupsi, kewajiban (pemerintah). Tapi ini hak. Utang pemerintah masa gak mau dibayar pas peraturannya berlaku. Begitu peraturannya gak berlaku utang mau dihilangkan. Berarti aturan itu dibuat dilanggar sama mereka sendiri," lanjutnya.
Sementara untuk rencana pemberlakuan penyetopan suplai minyak goreng di ritel modern, Aprindo masih belum menetapkan kapan waktunya, Aprindo masih akan berkomunikasi lebih lanjut secara internal.
"Untuk kapan rencana Aprindo akan stop supply minyak goreng masih dibicarakan di internal Aprindo. Nanti ditindaklanjuti setelah (momen) Lebaran," ujar Setiyadi.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Amit-Amit, Minyak Goreng Terancam Langka Jelang Lebaran!
Most Popular