Proyek Hulu Migas RI Terimbas Sanksi Uni Eropa, Ini Solusinya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus berupaya agar rencana pengembangan atau plan of development (PoD) Wilayah Kerja (WK) Tuna yang dioperatori oleh Premier Oil dapat segera berjalan kembali. Hal itu menyusul adanya sanksi Uni Eropa dan Pemerintah Inggris terkait proyek tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengakui sanksi Uni Eropa dan Pemerintah Inggris terhadap Rusia telah berimbas pada proyek migas milik RI. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah tengah mencari solusi atas persoalan tersebut.

"Memang terdampak. Tapi kita sudah punya gambaran solusinya dan sedang kita cari penggantinya. Itu kan berdua. Yang satu kena sanksi karena satunya di negeri yang lagi di sanksi. Ya kan?" ujar Arifin di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (31/3/2023).

Proyek Blok Tuna ini terimbas sanksi Uni Eropa karena salah satu perusahaan yang memiliki hak partisipasi di pengelolaan lapangan ini berasal dari Rusia, yakni Zarubezhneft. Uni Eropa dan Inggris mengenakan sanksi terhadap proyek-proyek yang terkait dengan perusahaan Rusia sebagai dampak perang Rusia-Ukraina.

"Kalau ini menyebabkan concern dari proyek ini gak jalan kan kita yang rugi karena kan itu potensi jarak suplai hanya ke Vietnam jadi harus segera kita berdayakan," kata dia.

Sebelumnya, perusahaan induk dari Premier Oil, yakni Harbour Energy mengungkapkan pemerintah Indonesia sejatinya telah memberikan persetujuan untuk POD Lapangan Tuna pada Desember 2022 lalu. Namun demikian, pengembangan yang dilakukan bersama mitra asal Rusia yakni Zarubezhneft terganjal sanksi dari Uni Eropa dan Pemerintah Inggris.

"Pemerintah menyetujui rencana pengembangan lapangan Tuna di Desember. Namun, kemajuan lebih lanjut dipengaruhi oleh sanksi UE dan Inggris yang membatasi kemampuan kami sebagai operator untuk menyediakan layanan tertentu kepada mitra Rusia kami di Lapangan Tuna," ujar perusahaan dalam laporan tahunannya.

Saat ini perusahaan tengah melakukan koordinasi dengan mitra terkait untuk mencapai solusi yang memungkinkan agar proyek ini dapat segera jalan.

Untuk diketahui, pada 2020 lalu, Premier Oil Tuna B.V. telah mendapatkan partner untuk mengelola Blok Tuna yakni dengan Zarubezhneft.

Zarubezhneft sendiri merupakan perusahaan migas milik pemerintah Rusia yang dilaporkan mengakuisisi 50% hak partisipasi Blok Tuna melalui anak usahanya, ZN Asia Ltd.