Investor Ogah Bantu RI Pensiunkan PLTU Batu Bara, Kenapa?

Bali, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, banyak investor yang tertarik untuk membiayai energi transisi energi di Indonesia. Namun, hanya mau mendanai energi baru terbarukan (EBT), tidak mau untuk berinvestasi membantu mempensiunkan dini PLTU Batu Bara.

Sri Mulyani menjelaskan, dalam upaya transisi energi menuju green economy, prinsip kerja sama dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan.

Indonesia juga telah memasang target untuk bisa mencapai karbon netral alias net zero emission pada 2060. Untuk mencapai visi ini, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mempensiunkan dini PLTU Batu Bara.

"Suatu negara harus selalu menyajikan yang utama bagaimana kita akan dapat merancang transisi ini dengan stabilitas dan terutama harga yang terjangkau," ujar Sri Mulyani dalam seminar Seminar on Financing Transition in ASEAN PART di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (29/3/2023).

Nah masalahnya, kata Sri Mulyani banyak investor swasta yang ingin ikut andil dalam visi Indonesia mencapai net zero emission tersebut, namun hanya terbatas pada investasi energi baru terbarukan.

Sri Mulyani menilai, jika investor hanya ingin ambil bagian pada energi baru terbarukan tanpa memikirkan pensiun dini PLTU batubara, maka Indonesia masih harus akan kerja keras mencapai visi net zero emission pada 2060.

Jika upaya pemerintah dalam mempensiunkan PLTU Batubara lewat kas negara, maka ada implikasi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Misalnya subsidi listrik kepada masyarakat harus berkurang, atau bahkan ada dana-dana yang kemudian membengkak karena membutuhkan biaya yang tak sedikit.

"Mempensiunkan pembangkit listrik tenaga batubara adalah salah satu tindakan kunci yang paling penting sebagai bagian dari transisi kita menuju ekonomi energi rendah karbon," ujarnya.

"Banyak dana investasi dari sektor swasta yang tertarik untuk membiayai energi transisi seperti di Indonesia, namun mereka hanya ingin mengambil bagian energi terbarukan saja," ujarnya lagi.

Alasan banyak investor yang menolak untuk ikut urunan atau membantu Indonesia mempensiunkan PLTU Batu Bara, sebab investor merasa bahwa hal ini sangat berlawanan dengan prinsip pembiayaan energi hijau.

"Karena kata 'batu bara' ada di sana, maka mereka akan melihat bahwa Anda melakukan pembiayaan yang bertentangan dengan pembiayaan hijau," jelasnya.

Oleh karena itu, kata Sri Mulyani persoalan ini tengah dibahas oleh pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bagi Indonesia apa yang dilakukan konsisten dengan apa yang sudah disampaikan pada saat Indonesia menjadi tuan rumah Presidensi G20.

Indonesia pun didukung oleh banyak anggota G20 lainnya dan juga lembaga multilateral dan bilateral untuk mengumumkan Just Energy Transition Partnership (JETP), dan berhasil memperoleh komitmen US$ 20 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DK OJK Mahendra Siregar menjelaskan, transisi energi secara bertahap dilakukan untuk memastikan bahwa stabilitas ekonomi dan sosial tidak terganggu.

Sebab, untuk mencapai tujuan ekonomi hijau, membutuhkan stabilitas politik, yang didukung oleh tatanan ekonomi dan sosial yang kuat.

Mahendra bilang, mulai ada pengabaian komitmen yang dibuat dalam pertemuan UNFCCC (Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim) oleh negara-negara maju, karena banyak di antara mereka yang justru meningkatkan eksplorasi dan penggunaan bahan bakar fosil.

Oleh karena itu, sebagai negara anggota ASEAN, penting untuk bisa menyesuaikan pembiayaan berkelanjutan, secara menyeluruh, dengan koordinasi yang kuat.

"Hal ini tidak hanya akan memastikan kesatuan tujuan di dalam ASEAN, tetapi juga akan meneruskan upaya kita di tingkat internasional di mana kita harus merasa percaya diri untuk mengembangkan standar dan sertifikasi kita sendiri untuk mendukung, antara lain, sistem perdagangan karbon kita, dan pada waktunya," jelas Mahendra.