Macet Horor Ulah Truk Batu Bara, Gubernur Jambi Bilang Begini

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak akibat terjadinya macet horor panjang selama 22 jam beberapa waktu lalu. Padahal, tragedi ini telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, mulai dari kerugian materiil bahkan hingga adanya korban jiwa.

"Prinsipnya kami siap mengurai macet itu walau dengan kondisi yang ada, kewenangan kami juga terbatas sebagai Gubernur. Ketika pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan) membangkang, tidak patuh, kelemahan kami adalah kami tidak bisa memberi sanksi bagi mereka karena izin semua, pengawasan, kuota ada di kementerian ESDM, itu kelemahan kami," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/23).

Baca: Produsen Ungkap Batu Bara Tetap Populer, di Tengah Pamor EBT

Izin investasi yang keluar untuk pengusaha tambang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, Al Haris beralasan bahwa itu menjadi penyebab pihaknya tidak bisa berbuat banyak dalam mengantisipasi macet panjang.

"Kami hanya bisa mengatur agar mengurai macet, itu yang kita lakukan hari ini. Masalah macet dan jumlah pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang luar biasa jumlahnya (kewenangan ESDM)," sebutnya.

Foto: Macet Jambi (Ist via Detik) Macet Jambi (Ist via Detik)

Lebih lanjut, banyaknya truk batu bara yang berkeliaran disebabkan oleh tingginya minat investasi di komoditas ini dibandingkan beberapa tahun silam. Akibatnya banyak truk datang ke Jambi bukan hanya dari dalam Jambi sendiri.

"Mulanya gak macet, begitu 2021 akhir harga cukup baik, mulai banyak peminat yang investasi kendaraan di Jambi sehingga waktu itu kendaraan yang angkut gak hanya dari Jambi, tapi dari Jateng, Jatim, Sumsel semua sudah ramai, maka muncul angkutan itu jumlahnya 12 ribu mobil, maka muncul macet luar biasa," tuturnya.

Baca: MIND ID Suntik Timah Rp 8,85 T, Duitnya Buat Apa Ya?

Sementara itu Ketua Komisi V DPR Lasarus menantang Gubernur Jambi untuk menyelesaikan masalah ini dengan kewenangannya sendiri, yakni dengan menyetop aktivitas tambang. Pasalnya, Gubernur lain pernah melakukan langkah ini demi menyelesaikan masalah.

"Menjadi ironis ketika pemegang IUP membangkang, kewenangan gubernur terbatas, tapi sebetulnya Gubernur punya senjata 1, bapak kan penguasa wilayah, kalau kehadiran perusahaan timbulkan ketidaktertiban, Gubernur punya senjata, bila perlu stop semua. Gubernur Jambi berani gak?" Kata Lasarus.

(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Truk Batu Bara Biang Kerok Macet Horor Jambi, Ini Kata ESDM..