IMF Wanti-wanti BI, Tegas Jika Hadapi Guncangan Ini!
Foto: Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva. (AFP/TOBIAS SCHWARZ)
Jakarta, CNBC Indonesia - Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporannya IMF Staff Completes 2023 Article IV Mission to Indonesia memberikan nasihat khusus kepada Bank Indonesia (BI).
Lembaga ini secara khusus juga menyoroti kebijakan BI. Menurut mereka, kebijakan BI saat ini sudah tepat. Namun, IMF mengingatkan BI bisa bersikap lebih tegas jika terjadi goncangan harga.
"BI perlu siap bertindak tegas jika tekanan terhadap harga muncul kembali. Seiring normalisasi perekonomian, BI dapat mengambil tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter," tutur IMF.
IMF menegaskan BI harus tetap waspada dalam memantau perkembangan inflasi, dan apabila diperlukan, BI dapat memperketat kebijakan moneter untuk mengatasi risiko inflasi. Namun sejauh ini, IMF menilai sikap kebijakan BI secara umum sudah netral dan tepat.
Kendati demikian IMF mengingatkan agar BI terus mengawasi kerentanan yang muncul terhadap keuangan, yakni dengan cermat memantau dampak suku bunga yang lebih tinggi terhadap perbankan dan sektor korporasi. Dengan besarnya kepemilikan perbankan atas surat utang negara, kehati-hatian fiskal yang berkelanjutan dan pengawasan bank yang ketat diperlukan untuk meminimalis risiko yang berasal dari hubungan antara perbankan dan negara.
"Sistem keuangan tampaknya tangguh. Bank menikmati buffer yang kuat dan pertumbuhan kredit yang kuat. Dengan meredanya risiko sistemik, sikap kebijakan makroprudensial secara luas tidak berubah tahun ini, dengan tujuan untuk bergerak menuju sikap yang lebih netral pada tahun 2024," papar IMF.
Di sisi lain, IMF juga memberi apresiasi kepada BI yang sudah mengakhiri program pembelian utang pemerintah melalui skema burden sharing.
Berdasarkan data Bank Indonesia, bank sentral RI tersebut sudah melalukan pembelian SBN senilai Rp 1.104,85 triliun sepanjang 2020-2022.
"Pengakhiran kebijakan pembelian surat utang negara di pasar primer oleh BI patut dipuji. Seperti kebijakan pada saat pandemi, kebijakan tersebut perlu dibatasi," tegas IMF.
IMF menjelaskan kebijakan pembelian surat utang perlu dibatasi karena seharusnya dilakukan pada saat kondisi yang serius. Kebijakan tersebut juga harus jelas batas waktunya.
"Hal ini akan membantu menjaga independensi dan otonomi operasional BI," imbuh IMF.
[Gambas:Video CNBC]
Kantong BI Penuh SBN dari Burden Sharing, Nilainya Rp1.450 T
(haa/haa)
