Brak! Andre Rosiade Gebrak Meja saat Rapat KRL Bekas, Kenapa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyorot persoalan impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang. Andre mengatakan banyak informasi tidak tepat yang beredar, membuat masyarakat menyalahkan keputusan pemerintah yang melarang impor KRL bekas tersebut.

Dengan nada tinggi, ia juga mempertanyakan adanya narasi yang disebutnya berubah-ubah soal kesiapan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Hal ini dia sampaikannya di hadapan Plt. Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Suryawan, Direktur Utama PT INKA (Persero) Eko Purwanto, dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo.

"Jujur pak, jangan berikan informasi yang sesat dan salah kepada masyarakat kalau kita hanya ingin impor. Ini yang ingin saya ungkap pak, bahwa jangan berikan informasi bohong. Bapak yang ingin impor, bapak bilang INKA yang gak siap," tegas Andre sembari menggebrak meja, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT KAI, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Andre mengaku mendapatkan banyak keluhan dari para pengguna commuter line alias KRL soal penolakannya terhadap impor KRL. Seolah-olah ia tidak paham masalah dan tiba-tiba menolak kebijakan impor.

Menurutnya, imbas narasi keliru ini membuat pihaknya beserta sejumlah jajaran pemerintahan seolah-olah menghalangi KCI melakukan pelayanan publik.

"Saya ingin menegaskan karena satu minggu ini saya dapat banyak protes dari netizen bahwa saya sebagai anggota DPR menghalangi, mendzolimi pelanggan commuter line. Saya ingin sampaikan hal yang jujur, tidak ada dari kami ingin menghalangi, mengganggu pelayanan KCI untuk mengangkut masyarakat," katanya.

Andre menyatakan pihaknya telah memperingati KCI sejak Januari 2021 untuk memesan kereta kepada INKA agar tidak perlu impor. Tetapi, pemesanan malah baru dilakukan pada 9 Maret 2023 dengan alasan pabrik baru diresmikan. Faktanya, pabrik INKA sudah siap sejak tahun 2020 lalu.

Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Andre dan pihaknya ke pabrik kereta yang terletak di Banyuwangi itu pada Desember 2020. Direktur Utama INKA sebelumnya, Roppiq Lutzfi Azhar pada saat itu menyatakan bahwa pabrik sudah siap beroperasi tetapi masih saat itu masih kosong.

"Pabrik INKA di Banyuwangi itu mampu produksi. Kenapa kosong? Karena memang belum dapat order dari KCI pak. Kalau sudah dapat order, dari KCI yang ditunggu-tunggu, baru mereka bisa produksi dan untuk produksi itu 18 bulan selesai, 18 bulan mulai dari beli alat dan suku cadang," ujar Andre.

Mendengar hal tersebut, pihaknya telah menyarankan KCI agar menghentikan impor KRL bekas dan memesan KRL baru kepada INKA sejak Januari 2021. Kemudian pada 2021 proses lobi pun telah dilakukan namun tidak ada titik temu. Hingga pada 2022 MOU antara kedua pihak pun terbentuk, seiring dengan persoalan pipa impor di Pertamina yang disoroti Presiden Jokowi.

"Apaan yang diresmikan pabrik, orang pabrik selesai 2020. Tapi itulah narasi dibuat bahwa 'wah INKA baru bisa produksi karena pabrik baru bisa diresmikan Maret 2023'," tambahnya.

Imbasnya, INKA baru dapat menyediakan permintaan KRL tersebut pada 2025 karena butuh waktu produksi 18 bulan.

"Bapak sudah tahu jauh-jauh hari kalau 2023 kereta sudah harus ganti, 2024 sudah ganti. Pertanyaannya kenapa gak jauh-jauh hari pesan ke INKA lalu dijawab ini karena COVID-19, gak ada. Berbagai skenario kan bisa dilakukan," cecar Andre.

Menurutnya, jika Desember 2020 atau Januari 2021 sudah dipesan ke INKA, maka pertengahan Juni 2023 seharusnya sudah selesai.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Haryanto menyampaikan bahwa pembahasan rencana impor KRL bekas Jepang masih berlangsung. Pasalnya, pihak KCI masih menunggu kajian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saat ini KAI dan KCI masih menunggu hasil evaluasi dari BPKP," katanya.

Didiek menyampaikan saat ini pihak BPKP dan KCI telah bertemu dengan pihak pemasok KRL di Jepang. Ia mengatakan mereka sudah melihat bahwa KRL yang akan diimpor ke Indonesia sebenarnya masih beroperasi.

"Tim BPKP sudah bertemu dengan Japan Railways dan melihat sendiri bahwa kereta yang akan diimpor masih beroperasi sampai sekarang," terang Didiek.