Raksasa Migas Protes Keras Kebijakan Presiden Ini, Ada Apa?
Foto: Luiz Inácio Lula Da Silva (Getty Images/Alexandre Schneider)
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemberlakuan pajak baru atas ekspor minyak mentah di Brasil mengundang protes sejumlah perusahaan minyak asing. Perusahaan multinasional yang terdiri dari Repsol, Total Energies, Shell, Equinor dan Galp telah mengajukan petisi ke pengadilan federal untuk menahan implementasi pajak 9,2% yang akan berlaku dari Maret hingga Juli mendatang.
Berdasarkan pernyataan yang disampaikan ke AFP, Shell mengatakan "khawatir" tentang tindakan yang diumumkan "tanpa dialog yang signifikan" yang menciptakan "ketidakpastian tentang keputusan baru terkait investasi." Dalam hal ini, eksportir minyak mentah merasa dirugikan secara tidak adil oleh pajak tersebut dan menganggapnya sebagai "pelanggaran kontrak" mengingat hal itu tidak ada ketika mereka berinvestasi dalam eksplorasi minyak di Brasil.
Melansir dari AFP, Kamis (23/3/2023), aturan pajak baru tersebut telah diumumkan oleh pemerintah bulan lalu. Di hari yang sama, Menteri Keuangan Fernando Haddad juga memulihkan sebagian pajak atas bahan bakar yang telah ditangguhkan oleh pendahulu Lula, Jair Bolsonaro, selama kampanye pemilu tahun lalu.
Ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, yang mulai memimpin Brasil sejak 1 Januari lalu. Ia memberlakukan pajak baru ini untuk menggenjot keuangan negara dalam rangka meningkatkan pendanaan program-program sosial.
Dari pengalamannya memimpin 2 periode lalu, program sosial memang menjadi salah satu perhatiannya guna mengangkat jutaan orang dari kemiskinan. Dan, kondisi ekonomi Brasil pada 2023 ini diperkirakan akan menurun. Bank Sentral Brasil memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Brasil menjadi kurang dari 1% tahun ini.
Oleh karena itu, pemberlakuan pajak baru ini dinilai pemerintah sebagai salah satu penyelamat untuk menggenjot kantong masyarakat. Menteri Pertambangan dan Energi Alexandre Silveira mengatakan pajak minyak mentah yang baru akan menjadi "kesempatan untuk menarik (investor) yang tertarik pada penyulingan internal" minyak mentah untuk dijual ke pasar domestik daripada diekspor.
Seperti diketahui, Brasil adalah produsen minyak mentah terbesar kesembilan di dunia dengan lebih dari tiga juta barel per hari, sebagian besar dibor dari anjungan lepas pantai.
Pajak ekspor minyak mentah yang baru dinilai pemerintah akan menciptakan 'keseimbangan fiskal yang lebih baik' dan akan membantu menebus 6,6 miliar reis ($1,25 miliar atau sekitar Rp 18,9 triliun) yang hilang dengan hanya mengembalikan sebagian pajak bahan bakar. Namun, hal yang perlu dipertimbangkan adalah sektor minyak telah mempekerjakan 450.000 orang dan bertanggung jawab atas 15% kontribusi industri terhadap PDB.
Profesor Ekonomi di Lembaga Insper, Juliana Inhasz mengatakan ini merupakan keputusan yang diambil pemerintah dengan mempertimbangkan kurangnya sumber daya yang dimiliki. Untuk itu, pemerintah memilih jalan tersebut sebagai langkah untuk berhadapan dengan pihak yang lebih sedikit dibandingkan jika berhadapan dengan lebih banyak orang.
"Mencari solusi termudah, yang membuatnya berkonflik dengan lebih sedikit orang," kata Profesor Juliana, dikutip dari AFP Kamis (23/3/2023).
Ia menilai keputusan ini lebih condong kepada keputusan politis ketimbang ekonomi. Karena ada kemungkinan pemerintah menghindari menaikkan harga bahan bakar terlalu banyak, yang akan membuat marah lebih banyak orang Brasil.
[Gambas:Video CNBC]
Lula Terpilih Sebagai Presiden Brazil
(miq/miq)
