DJPI Ungkap Pentingnya Pemanfaatan Blended Finance

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan pentingnya mengembangkan blended finance, dengan menggabungkan berbagai stakeholders, dalam pengelolaan pada sektor air. Blended finance dapat menggabungkan anggaran pemerintah, pendanaan dengan bunga rendah, swasta, dan dana hibah.

Skema ini dapat digunakan dalam berbagai proyek infrastruktur, tidak terkecuali untuk sektor air. Untuk itu, melalui World Water Forum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku di sektor air terhadap masalah air yang kritis dan menempatkannya dalam agenda internasional.

Herry mengatakan dalam forum ini diharapkan mampu merumuskan solusi pembiayaan inovatif pada sektor air, serta peran strategis swasta dan pemerintah.

"Kita membahas bagaimana blended finance dapat masuk ke dalam investasi terkait sektor air melalui diskusi mengenai konsep blended finance, eksplorasi praktik terbaik blended finance dari negara lain, hingga tata kelola air pada blended finance," kata Herry pada 2nd Workshop - Water Innovative Finance: 'Blended Finance for Water Sector', Senin (20/3/2023).

Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan kebutuhan air, kini kebutuhan rata-rata untuk investasi pada sektor air di tingkat global mencapai US$ 1,7 triliun, atau tiga kali lipat dibandingkan posisi investasi saat ini.

Salah satu kendalanya, menurut Herry, selama ini pendanaan pengelolaan air masih bergantung pada anggaran negara. Sektor ini pun jarang dilirik oleh pihak swasta karena investasinya cukup mahal.

Dia menegaskan diperlukan pengembangan pembiayaan campuran atau blended finance yang bisa menyatukan semua stakeholder. Dengan skema ini pihak swasta bisa ambil andil dalam investasi, juga berbagai pendanaan lain dengan bunga rendah.

Agar skema ini dapat diterapkan dan berjalan dengan baik secara kontinyu, tentunya dibutuhkan konsistensi dari semua pemangku kepentingan. Dalam kesempatan yang sama, Executive Director Deals and Strategy, Deloitte, Pius Chong menyebutkan ada beberapa syarat agar Blended Finance berjalan dengan baik. Pertama, keselarasan strategis.

Keselarasan strategis yang dimaksud yakni menyelaraskan kebijakan untuk modal blended finance dan kemudian memilih proyek yang bankable untuk menyebarkan modal demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG's.

Syarat kedua, memobilisasi modal. Dalam hal ini, transparansi sangat diperlukan untuk memantau dan menilai penerapan dana yang telah dikerahkan kepada peminjam agar tidak terjadi hal yang diinginkan.

Senada dengan Pius, Head Upstream and Advisory, INR Asia Pacific Development, International Finance Corporation, Victoria Delmon beranggapan bahwa Blended Finance dapat berjalan dengan baik jika diberikan kepada pihak debitur yang sehat secara finansial.

Dia menambahkan, sangat krusial untuk memastikan adanya efisiensi yang efektif dan transparan dalam memberikan dana blended finance kepada peminjam. Untuk itu, sangat penting juga untuk selalu melihat itu rekam jejak debitur dalam pembayaran kredit, hingga kapasitas finansial.