Pengelolaan Air Dunia Belum 'On Track', Apa Solusinya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengelolaan pada sektor air di dunia disebut masih memiliki sejumlah tantangan, dari sisi infrastruktur hingga pendanaan. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan saat ini banyak negara dunia yang masih belum 'on track' pada prinsip SDG's tentang air dan sanitasi.

Hal ini diungkapkan Herry dalam 2nd Workshop - Water Innovative Finance: 'Blended Finance for Water Sector'. Salah satu permasalahan utamanya adalah minimnya investasi pengelolaan pada sektor air.

Bahkan perkiraan dana yang dibutuhkan agar pengelolaan sektor air sesuai dengan prinsip SDG's senilai US$ 1 triliun per tahun atau setara 1,21% GDP.

"Ini untuk mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua pada 2030," kata Herry, Senin (20/3/2023).

Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan kebutuhan air, kini kebutuhan rata-rata untuk investasi pada sektor air untuk sektor global mencapai US$ 1,7 triliun, atau tiga kali lipat dibandingkan posisi investasi saat ini.

Salah satu kendalanya, menurut Herry, selama ini pendanaan pengelolaan pada sektor air masih bergantung pada anggaran negara. Sektor ini pun jarang dilirik oleh pihak swasta karena investasinya cukup mahal.

Di Indonesia, pengelolaan pada sektor air pun menjadi salah satu masalah serius, terutama di daerah padat penduduk. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan bahwa sekitar 70% sumber air di Indonesia telah tercemar bakteri Escherichia coli karena pengelolaan yang tidak tepat.

Berdasarkan hasil penelitian dari Institut Teknologi Bandung (ITB), 20%-50% warga Indonesia tidak memiliki akses sanitasi yang baik. Air limbah ini juga diakuinya mengalir sampai ke beberapa sungai hingga saluran air di Jawa Barat.

"Tentu saja hasil penelitian ini perlu menjadi perhatian bersama agar dapat memperbaiki keadaan," ujar Setiawan.

Di Jawa Barat, dibutuhkan investasi sekitar Rp 20 triliun hingga 2035 untuk memberikan akses air dan sanitasi yang layak. Anggaran pemerintah menurutnya sulit untuk memenuhi jumlah ini. Untuk itu diperlukan inovasi pendanaan agar investasi di sektor ini mampu menarik.

Setiawan menambahkan, pihaknya saat ini telah menerapkan skema Blended Finance pada sektor air di beberapa wilayah untuk mengatasi masalah pasokan air bersih di Jawa Barat.