Jokowi Kantongi Rekomendasi Pokja, Ekspor Timah Jadi Disetop?

News - Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia

21 March 2023 19:25

Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan meninjau pembangunan smelter baru yang dimiliki PT Timah Tbk di Kabupaten Bangka Barat, pada Kamis, 20 Oktober 2022. Dalam keterangannya selepas peninjauan, Presiden menyebut bahwa pembangunan smelter tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan hilirisasi bahan tambang. (Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Foto: Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan meninjau pembangunan smelter baru yang dimiliki PT Timah Tbk di Kabupaten Bangka Barat, pada Kamis, 20 Oktober 2022. Dalam keterangannya selepas peninjauan, Presiden menyebut bahwa pembangunan smelter tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan hilirisasi bahan tambang. (Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Hilirisasi Timah di Indonesia sudah menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan hilirisasi timah di dalam negeri.

Pokja hilirisasi timah berperan untuk memastikan perhitungan, strategi dan dampak bila ekspor timah nasional disetop. Pokja timah yang dibentuk itu akan menjabarkan jenis-jenis timah yang akan dilarang ekspor, serta pengembangan hilirisasi timah di dalam negeri sesuai dengan suplai dan permintaan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Julian Ambassadur Shiddiq.

Dia mengungkapkan bahwa saat ini rekomendasi dari Pokja Hilirisasi Timah sudah selesai dibahas dan telah disampaikan kepada Menteri ESDM. Selanjutnya, dia mengatakan, hasil pembahasan Pokja telah diserahkan kepada Presiden Jokowi.

"Sudah disampaikan ke Menteri, ini disampaikan ke Presiden. Sepertinya sudah kemarin, sudah disampaikan (ke Presiden)," ungkap Julian saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Julian mengatakan, dari pembahasan Pokja tersebut, ada usulan untuk pembuatan bursa timah dan pengurangan pajak agar produk dalam negeri terhitung lebih murah dibandingkan ekspor.

"Memang ada usulan terkait dengan kita harus membentuk bursa. Kemudian, adanya pengurangan pajak, sehingga produk dalam negeri lebih murah daripada impor," imbuhnya.

Sebelumnya, Staf Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara (Minerba) Irwandy Arif mengatakan bahwa pembentukan Pokja hilirisasi timah ini berdasarkan kunjungan Presiden RI Jokowi ke PT Timah Tbk (TINS) pada tahun lalu.

"Pada waktu Bapak Presiden berkunjung ke PT Timah didampingi oleh Dirjen Minerba dan Direktur Utama PT Timah, pada saat Dirjen Minerba mengatakan bahwa sedang dibentuk Pokja Hilirisasi Timah yang sedang mempelajari khususnya supply demand di industri hilir," ungkap Irwandy kepada CNBC Indonesia dalam Mining Zone, Selasa (25/10/2022).

Irwandy bilang, Presiden RI Jokowi akan menunggu hasil kerja dari Pokja yang dibentuk itu. Dengan demikian, rencana hilirisasi timah ini bisa menjadi positif, baik dari penambang di hulu maupun di hilir.

"Sepertinya Bapak Presiden mengerti akan hal tersebut dan menunggu hasil kerja dari tim Pokja ini. Sehingga nanti pengambilan keputusannya tidak akan membuat dakwa negatif, semuanya positif baik dari segi hulu PT Timah dan semua penambang yang menghasilkan bijih timah juga di hilir," tuturnya.

Pertimbangan ini dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan pelarangan ekspor dan hilirisasi timah dalam negeri. Irwandy menilai, baik pihak di hulu maupun hilir, sehingga produksi akan tetap berjalan dan industri tidak dimatikan.