Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Menaker Ungkap Jurus Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menekankan pentingnya sinergitas dan komitmen dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi di sektor ketenagakerjaan. Terutama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan.

Ida menyampaikan dalam upaya pemulihan pembangunan sektor ketenagakerjaan pada 2022, Kementerian Ketenagakerjaan telah melalui beberapa capaian. Di antaranya pelatihan berbasis kompetensi kepada 146.797 orang, pemagangan dalam negeri kepada 40.619 orang, pemagangan luar negeri kepada 14.674 orang. 

Kemudian sertifikasi kepada 216.874 orang, penciptaan 126.709 orang Tenaga Kerja Mandiri, program padat karya kepada 44.960 orang, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri kepada 322.197 orang, dan 778.328 perusahaan telah melapor pada WLKP online.

"Apresiasi dari saya kepada seluruh kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah yang telah berkontribusi dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan secara komprehensif," kata Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (17/3/2023).

Adapun saat ini, menurut dia, kompleksitas tantangan ketenagakerjaan sedang mengalami ketidakpastian dan dinamika. Maka dari itu, pada 2023 pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mengambil kebijakan memperkuat dan mengembangkan Active Labor Market Policy.

Beberapa poin kebijakan implementasi tersebut, yaitu pertama memperluas akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja. Hal ini diberikan melalui masifikasi pelatihan vokasi di BLK dan BLKK, pemagangan, peningkatan produktivitas, dan program transformasi BLK.

Kedua, memperkuat dan memperluas akses layanan pasar kerja baik di dalam maupun luar negeri melalui peningkatan sistem informasi pasar kerja, layanan SIAP Kerja, Job Fair (baik virtual maupun non-virtual). Kemudian memperkuat program perluasan kesempatan kerja, seperti padat karya serta TKM pemula dan lanjutan, di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

"Misalnya daerah pariwisata prioritas, kemiskinan ekstrim, perbatasan, dan kawasan industri strategis. Selain itu, meningkatkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara komprehensif, baik pada tahap sebelum, selama dan pasca penempatan," lanjut dia.

Ketiga, mengawal bersama pembahasan RUU PPRT, menyosialisasikan Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, memperkuat dialog sosial bipartit, dan meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Keempat, melakukan revitalisasi Balai K3 dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan ketenagakerjaan dan K3. Kemudian meningkatkan implementasi kebijakan non-diskriminasi di bidang ketenagakerjaan, khususnya bagi para pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.

"Dalam implementasinya, tentu anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ini belumlah cukup untuk melaksanakan seluruh kebijakan active labour market dalam rangka mengatasi seluruh permasalahan dan tantangan di bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, saya berharap agar anggaran yang bersumber dari APBD juga dikolaborasikan dan diintegrasikan, sehingga bisa memenuhi berbagai sasaran strategis pembangunan ketenagakerjaan nasional," tutur Ida.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengungkapkan pada 2023 Kemnaker telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023. Regulasi ini, kata dia, menjadi amanat pembangunan ketenagakerjaan yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat.

"Selain itu, regulasi ini menjadi pengikat sekaligus pengingat bahwa kita semua adalah keluarga besar di bidang pembangunan ketenagakerjaan," ujar dia.