Garap Infrastruktur, Kemen PUPR-Kemenhub Kompak Andalkan KPBU

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia tidak akan berhasil tanpa adanya sinergi atau kerja sama yang dilakukan oleh berbagai pihak.

PUPR pun ujarnya tidak akan sanggup mengerjakan proyek-proyek infrastruktur tanpa adanya dukungan pihak lain, salah satunya lewat pembiayaan inovatif dengan skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Saya (Kementerian PUPR) kalau tidak didukung, tidak akan bisa apa-apa. Semua hasil kerja sama kita. Kenapa bisa begini? Karena jiwanya kita harus kerja sama semua," ungkap dia dalam 13th Anniversary of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, beberapa waktu lalu.

Ia menyebut skema KPBU telah membuat kegiatan pembangunan proyek infrastruktur menjadi tanggung jawab besar bersama, karena akan diawasi oleh banyak pihak, termasuk Kementerian Keuangan.

Dia menjelaskan, di Kementerian PUPR total sebanyak 20 proyek dikerjakan melalui skema KPBU dari 48 proyek yang dijamin oleh PT PII melalui pembiayaan inovatif.

"Lebih dari Rp 200 triliun dari KPBU. Jadi kami tidak hanya melaksanakan yang ditugasi tiap tahun, tapi dari KPBU ada Rp 250 triliun lebih untuk 20 proyek. Dan yang sekarang sudah selesai," jelas Basuki.

Baca: Kisah Nyata, 8 Fakta Sekte Aliran Sesat di Korea yang Viral

Diketahui pembiayaan inovatif adalah salah satu upaya untuk mengatasi anggaran pemerintah yang terbatas dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Salah satu pembiayaan alternatif yang dilakukan adalah dengan menggunakan skema KPBU.

Sementara itu kemampuan APBN 2020-2024 diproyeksikan hanya dapat memenuhi 30% atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menjelaskan, skema KPBU menjadi penting karena adanya keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu kata dia, Kementerian Keuangan sudah berlaku adil dalam mengalokasikan APBN untuk masing-masing kebutuhan, termasuk infrastruktur.

Baca: China Larang Mahar Pernikahan yang Mahal Gegara Masalah Ini

Oleh karena itu dia mengaku akan terus mempelajari mengenai skema KPBU. Dia menjelaskan, pihaknya mengupayakan skema KPBU untuk berbagai proyek infrastruktur, khususnya transportasi. Antara lain kereta api, bandara, hingga pelabuhan.

"Kami upayakan KPBU karena APBN terbatas. Kami diberikan alokasi, saya terima berapa pun itu. Kami yakini bahwa Kementerian Keuangan sudah adil. Saya juga memberikan satu hal yang penting bagi kita, APBN kita terbatas, tapi maunya banyak," papar Budi Karya.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article M Wahid Sutopo Jadi Sosok di Balik Melesatnya Kinerja PII