Sri Mulyani Sebut Pembiayaan Inovatif Lahir Karena Hal Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Indonesia telah belajar banyak dari negara lain dalam mendorong pengembangan infrastruktur, salah satunya lewat pembiayaan inovatif.

Dia menegaskan kebutuhan infrastruktur di Indonesia selama ini sangat mendesak. Namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum mampu mendanai proyek infrastruktur tersebut, bahkan gap tersebut mencapai ribuan triliun.

Sehingga pemerintah Indonesia pun ikut mengadopsi skema pembiayaan inovatif dari negara lain, demi mendorong percepatan infrastruktur.

"Infrastruktur gap itu bahkan ribuan triliun. Dari air bersih, jalan raya, belum bendungan, irigasi, kereta api, satelit, begitu besar. Kalau menunggu APBN, pasti akanforever. Kita belajar banyak negara membangun infrastruktur dengan skema inovatif financing," ungkap Sri Mulyani dalam 13th Anniversary of PT PII, Rabu (1/3/2023).

Diketahui pembiayaan inovatif adalah salah satu upaya untuk mengatasi anggaran pemerintah yang terbatas dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Salah satu pembiayaan alternatif yang dilakukan adalah dengan menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sri Mulyani mengungkapkan dengan adanya skema pendanaan inovatif, proyek infrastruktur pun tidak akan menunggu APBN dan APBD. Adapun menurut dia, permasalahan infrastruktur menjadi pembahasan banyak negara, terutama negara anggota G20.

Di samping itu, negara-negara tersebut juga masih mempelajari mengenai skema KPBU. Sehingga dia kerap melakukan diskusi dengan menteri keuangan di negara lain mengenai pengembangan skema tersebut.

"Tapi sebagai negara kita tidak boleh takut belajar, bahwa sekali (coba) harus jadi. Tidak. Namanya semua negara belajar, kadang ada kekurangan," tegas Sri Mulyani.

Adapun dalam mendorong skema pendanaan inovatif untuk menyediakan KPBU, Kementerian Keuangan telah membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan, PT PII bertugas melakukan penjaminan terhadap penyediaan infrastruktur, termasuk di daerah.

"Kemampuan dari Kementerian Keuangan untuk membangun innovative financing, kami akan berinteraksi dengan kementerian dan lembaga, atau pemerintah daerah. Kami berhubungan dengan badan usaha dan menstrukturkan financing dari kebutuhan infrastruktur, entah itu jalan raya, jalan tol, transportasi, air minum, telekomunikasi, bahkan penerangan jalan," pungkas Sri Mulyani.