KPK: 134 PNS DJP Ada Saham di 280 Perusahaan Atas Nama Istri
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 134 pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang wajib lapor LHKPN memiliki saham di 280 perusahaan tertutup menggunakan nama istrinya.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, mayoritas perusahaan tersebut dalam bentuk konsultan pajak atau perusahaan bikinan mereka lainnya yang berpotensi digunakan untuk mencuci uang dari wajib pajak.
"Yang kita cari dulu adalah yang konsultan pajak, karena itu pasti berkaitan. Dan itu ada dua," kata Pahala saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (9/3/2023).
Secara aturan menurutnya tidak ada larangan untuk praktik kepemilikan saham atas nama istri di perusahaan tertutup. Namun, pahala menekankan praktik itu tidak etis karena pegawai pajak urusannya dekat dengan penerimaan negara yang bersumber dari wajib pajak.
"Jadi konflik kepentingan, dia memperlebar risikonya, risikonya lebih susah lagi dicari. Banyak macam-macam perusahaannya, 280 lagi diteliti mana yang perusahaan konsultan," ujar Pahala.
"Bisa saja perusahaan catering. Ini membuka peluang itu, kalau wajib pajak mau nego transfernya ke perusahaan catering aja. Nah di situ lah risikonya makin lebar. Bukan boleh enggak boleh tapi ngapain buka peluang yang risikonya makin lebar," tutur Pahala.
Pahala mengatakan, temuan ini akan ia segera sampaikan ke Kementerian Keuangan setelah proses analisisnya rampung. Ia mengaku juga telah menjalin komunikasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi terkait masalah ini.
"Tadi sama Pak Sekjen sudah dibikin, ya bisik-bisik aja nanti saya kasih angkanya, masa saya buka ke media ke Kemenkeu enggak dikasih. Mungkin dikasih besok, orang sudah ada excellnya," ujar Pahala.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article KPK Hadapi Tantangan Bedah Harta Rafael Alun
