Anggaran Kementerian Dibintangi, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemblokiran anggaran di kementerian atau lembaga (K/L) yang dilakukannya sejak awal tahun adalah untuk pencadangan APBN menghadapi ketidakpastian ekonomi 2023.

Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, dia mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, pendapatan negara akan tergerus banyak karena harga-harga komoditas anjlok dan belanja negara menjadi membengkak karena harga minyak mentah dunia melambung tinggi.

"Seperti tahun 2022 kemarin, kenaikan harga minyak yang sampai 120 dolar itu kalau kita gak lihat, rakyat harus membayar harga minyak 3 kali lipat enggak mungkin aja, ekonomi pasti nyungsep," kata dia saat berbincang dengan Chairman CT Corp, Chairul Tanjung dalam Economic Outlook 2023 dengan tema "Menjaga Momentum Ekonomi di Tengah Ketidakpastian" di Hotel St. Regis, Jakarta, dikutip Rabu (1/3/2023).

Oleh sebab itu, dia mengaku telah menjalin komunikasi dengan pimpinan K/L untuk mencadangkan anggarannya sementara sebesar 5%. Total anggaran yang dicadangkan atau ia bintangi itu pun menurutnya kecil dibanding total belanja K/L sebesar Rp993,2 triliun pada 2023.

Lagi pula, Sri Mulyani melanjutkan, dalam merealisasikan belanja anggarannya, K/L biasanya tidak pernah sampai 100% hingga akhir tahun. Makanya, ia menegaskan, pemblokiran anggaran pada awal tahun tidak akan memengaruhi pelaksanaan program-program mereka.

"Yang paling hebat itu biasanya bisa 98% rata-rata mereka di 94-95%, so actually saya itu sebetulnya mengatakan 5% yang sering enggak kepake itu saya bintangin, you actually can do semua programnya and then aku mau bintangi terus enggak selamanya," tegas Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, bila nantinya geliar perekonomian global mampu bergerak dengan baik, dan tidak sampai jatuh pada resesi sebagaimana perkiraan selama ini, anggaran yang dibintangi itu bisa direalisasikan pada semester II 2023.

"Oh ternyata ekonominya baik-baik aja so the 5% we don't need to be cadangkan. Saya berani taruhan Pak CT, by mid of this year belanjanya K/L itu nggak mungkin di atas 60% atau 70%. Jadi actually 5% itu nggak mempengaruhi apa-apa juga," tegas Sri Mulyani.

Pada 2023 Kementerian Keuangan memutuskan untuk memblokir anggaran K/L sebesar Rp 50,2 triliun atau tepatnya sebesar Rp 50.232.277.303.000 yang berasal dari belanja K/L dalam bentuk rupiah murni (RM) dengan mempertimbangkan kinerja realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir (2020-2022)

Adapun kegiatan yang diprioritaskan untuk diblokir yakni belanja pegawai dan belanja barang yang diefisienkan. Diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya, dan belanja non operasional lainnya.