Jurus RI Kurangi Candu Impor Minyak Cs

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah kondisi geopolitik dunia yang penuh ketidakpastian, Indonesia terus berupaya untuk mengurangi ketergantungan impor energi, seperti minyak, produk minyak atau Bahan Bakar Minyak (BBM), maupun Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif menyebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor energi ini yaitu dengan meningkatkan investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi.

"Untuk mengurangi ketergantungan impor energi nasional, kami tengah melaksanakan beberapa program, antara lain pertama, peningkatan investasi hulu migas, dengan melakukan perbaikan fiscal term, assume and discharged, perbaikan regulasi melalui revisi UU Migas untuk memberikan kepastian hukum migas dan dukungan daerah," tuturnya saat membuka acara "Energy & Mining Outlook 2023" CNBC Indonesia, Kamis (23/02/2023).

Selain itu, pemerintah akan meningkatkan produksi minyak bumi menjadi 683 juta barel, seperti di Wilayah Kerja (WK) atau blok migas Cepu di Jawa Timur, maupun melakukan Enhanced Oil Recovery (EOR) di Blok Rokan, Riau.

"Gas bumi pada jangka pendek akan beroperasi Train 3 dari proyek Lapangan Tangguh (Papua), Saka, dan ke depan ada IDD (Indonesia Deep Water Development di Kalimantan Timur," ucapnya.

Tak hanya di hulu migas, pemerintah juga mempersiapkan infrastruktur di sisi kilang pengolahan minyak, yakni melalui proyek kilang baru dan Refinery Development Master Plan (RDMP) kilang yang juga masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Begitu juga di infrastruktur gas, menurutnya pemerintah terus membangun jaringan transmisi gas seperti pipa gas Cirebon-Semarang yang diperkirakan mulai berjalan pada semester 2 2023, lalu dilanjutkan pembangunan pipa transmisi Cirebon-Semarang tahap 2, lalu pipa Sei Mangkei di Sumatera Utara.

"Ini untuk mendorong pemanfaatan gas nasional, sehingga mendorong industri nasional bisa bersaing di tingkat global dan juga mendorong pemanfaatan gas di rumah tangga untuk mengurangi impor LPG," tuturnya.

Sementara untuk mengurangi impor BBM, pemerintah juga kini telah menerapkan kebijakan pencampuran biodiesel sebesar 35% alias B35 mulai 1 Februari 2023 ini, naik dari sebelumnya hanya 30% atau B30.

"Kita juga implementasikan kendaraan listrik 300 ribu motor listrik baru dan juga motor konversi, dari motor BBM ke motor listrik pada 2024," lanjutnya.