Terungkap! Ini Alasan Sri Mulyani Blokir Anggaran Menteri

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan mengkonfirmasi akan melakukan automatic adjustment atau pemblokiran anggaran sebesar Rp 50,2 triliun dalam pelaksanaan APBN 2023.

Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatawarta menjelaskan, automatic adjustment atau pemblokiran anggaran tidak sama seperti refocusing anggaran, seperti yang terjadi pada 2020-2021.

"Automatic adjustment atau pemblokiran anggaran adalah cara untuk kita mengantisipasi kondisi yang tidak menentu," jelas Isa saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (15/2/2023).

Baca: Duh! Sri Mulyani Blokir Anggaran Menteri Rp50 T di 2023

Semua K/L, kata Isa diminta untuk menahan diri dan memprioritaskan belanja pada yang benar-benar penting untuk didahulukan. Sementara untuk program atau kegiatan yang tidak atau belum penting, diminta untuk tidak dilaksanakan di awal tahun anggaran.

Kementerian Keuangan pun telah mengundang perwakilan para K/L, sebelum memutuskan pemblokiran anggaran yang sebesar Rp 50,2 triliun tersebut.

"Kita undang untuk memilih kegiatan mana yang menurut mereka less priority dari yang lain. Mereka yang nilai less priority untuk sementara kita blokir, agar tidak dibelanjakan di awal tahun," jelas Isa.

Ada dua tujuan dilakukannya pemblokiran anggaran tersebut. Pertama, membuat masing-masing K/L punya ketahanan, kalau terpaksa harus melakukan perubahan. Kedua, melatih K/L untuk bisa membuat prioritas kegiatan, dengan catatan anggarannya tidak akan dipotong.

"Hanya melatih mereka untuk betul-betul memilih yang prioritas, itulah yang dibelanjakan terlebih dahulu," jelas Isa.

Baca: Menanti Nasib THR PNS 2023, Jokowi Bakal Segera Umumkan

Isa bilang, dari pengalaman automatic adjustment pada 2022 silam, terbukti beberapa K/L memilih menggunakannya untuk kegiatan berbeda walaupun dari program yang sama.

Perubahan yang dilakukan merupakan atas inisiatif K/L. Lagipula, kata Isa jika ada permintaan dibukanya pemblokiran untuk kegiatan penting, Kemenkeu pun akan membuka pemblokiran tersebut.

Hal ini seperti yang sudah terjadi saat Kementerian Pertanian untuk menangani persoalan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkit ribuan ekor sapi di Indonesia pada tahun 2022.

"Jadi ini beberapa hal yang kita dapatkan dari kegiatan automatic adjustment. Selain kita memiliki cadangan di masing-masing K/L yang akan bisa dipakai untuk kegiatan yang sangat darurat," jelas Isa.

"Apabila keadaan darurat tidak terjadi, K/L bersangkutan tetap bisa memakai anggaran itu, baik untuk kegiatan semula ataupun rencana kegiatan baru yang mereka anggarkan lebih penting diselenggarakan," kata Isa lagi.

(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Penampakan Barang Ilegal Rp 49 M yang Disikat Sri Mulyani Cs