Sri Mulyani Terbang ke Jepang, Temui Menkeu & Investor Kakap!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan perjalanan kerja ke Jepang, dalam rangka menarik investor di sana untuk berinvestasi di Indonesia.

Sri Mulyani menjelaskan, dalam kunjungan kerjanya yang berlangsung dua hari, banyak pertemuan-pertemuan bersama para pemimpin perusahaan di Jepang, yang memiliki lini bisnis yang beroperasi di seluruh dunia, di region, maupun di Indonesia.

"Kunjungan kerja ini adalah dalam rangka meningkatkan kunjungan bilateral Indonesia dan Jepang yang sangat baik, di dalam menghadiri beberapa undangan penting kemarin dan hari ini," jelas Sri Mulyani dalam konferensi virtual, Selasa (14/2/2023).

Baca: Pada Titik Ini Jokowi Dianggap Gagal Bangkitkan Ekonomi RI

Dalam kunjungan kerjanya di Jepang itu, Sri Mulyani menjelaskan, dirinya telah menyampaikan beberapa kemajuan dan proses pemulihan ekonomi di tanah air yang sangat baik.

Di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 tercatat mencapai 5,31% (year on year/yoy), disertai APBN makin sehat. "Dengan defisit turun tajam menjadi 2,34% dan pada saat yang sama tetap waspada namun optimis," ujarnya.

Kebanyakan para investor Jepang, kata Sri Mulyani sangat tertarik dengan upaya Indonesia dalam melakukan transisi energi yang ramah lingkungan atau renewable.

Para investor, diklaim Sri Mulyani banyak menanyakan mengenai skenario yang disiapkan Indonesia, mulai dari kebijakan hingga insentif-insentif yang ditawarkan.

Baca: Bos PPATK Curhat ke DPR, Anggaran Rp23 M Diblokir Sri Mulyani

Selain itu juga, kata Sri Mulyani para investor di Jepang tertarik dengan rencana pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

"Bagaimana kemajuan skenario dari pembangunan IKN dan kemajuannya. Terutama policy untuk pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan. Juga peranan dari private sector dan dunia internasional," jelas Sri Mulyani.

Di situ, kata Sri Mulyani pihaknya memberikan pemaparan mengenai pembangunan jangka panjang pembangunan IKN sesuai undang-undang dan aturan yang berlaku, serta berbagai insentif yang telah disiapkan.

Terakhir, para investor Jepang, kata Sri Mulyani juga tampak tertarik dengan transformasi keuangan dan teknologi digital di Indonesia, terutama yang bergerak di sektor financial technology atau fintech.

Bagaimana, kata Sri Mulyani lewat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang baru dibahas bersama parlemen dan implementasinya, yang sangat menentukan perkembangan sektor keuangan di Indonesia.

Baca: Robert Kiyosaki, Mantan 'Kopasus', Bangkrut & Jadi Ahli Duit

Di sela-sela kunjungannya ke Jepang itu, Sri Mulyani juga menceritakan dirinya bertemu dengan Menteri Keuangan Jepang Shinichi Suzuki.

Suzuki mengapresiasi Presidensi G20 Indonesia yang berjalan lancar, di tengah tantangan global akibat kondisi geopolitik yang tidak menentu, dan pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Suzuki menyampaikan dukungannya terhadap komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim termasuk skema Energy Transition Mechanism dalam rangka mempercepat transisi energi bersih.

Menkeu Suzuki juga menyampaikan dukungannya terhadap Keketuaan Indonesia pada ASEAN dan ASEAN+3 2023, serta mendukung Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) untuk lebih fleksibel dalam menopang ketahanan ekonomi dan keuangan regional di tengah bencana internasional dan pandemi.

Mengakhiri pertemuan, Jepang menyatakan terus mendukung Indonesia dalam proses keanggotaan di Financial Action Task Force (FATF) pada Februari 2023 ini.

"Indonesia menjadi satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota penuh," ujar Sri Mulyani.

Baca: Bukan China, Ini Negara Pemberi Utang Terbesar ke Pemerintah

Dimana, kata Sri Mulyani peranan dan keinginan Indonesia untuk menjadi membership FATF akan sangat menentukan terhadap reputasi Indonesia di dalam menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Untuk diketahui, Financial Action Task Force (FATF) adalah badan antar pemerintah yang dibentuk dalam Pertemuan G7 pada tahun 1989 di Paris oleh para Menteri di yurisdiksi anggotanya.

Tujuan FATF adalah untuk menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan yang efektif dari langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional untuk memberantas pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional.

(cap/cap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Bongkar Resep Ekonomi RI Ngebut Kala Pandemi