Di Depan OJK Jokowi Sentil Bank-Bank Dalam Negeri, Kenapa?
Foto: Presiden Jokowi pada Pertemuan Industri Jasa Keuangan, Jakarta, Senin (6/2/2023). (Tangkapan layar Setpres RI)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkapkan kekesalannya terhadap perbankan dalam negeri. Kenapa?
Di acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 di Jakarta, Senin (06/02/2023), Presiden kembali mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang tengah membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri kini kesulitan mencari pendanaan.
Oleh karena itu, dia bahkan memerintahkan langsung Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar untuk memberikan aksi konkret untuk mendorong perbankan dalam negeri memberikan kredit untuk proyek-proyek smelter.
"Tadi disampaikan Ketua OJK, hilirisasi akan diberi dukungan. Saya minta yang kongkrit, saya masih dengar yang mau bikin smelter kesulitan cari pendanaan," tuturnya di acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 di Jakarta, Senin (06/02/2023).
Presiden mengatakan, dukungan dari perbankan dalam negeri untuk smelter ini diperlukan karena pemerintah tengah mendorong hilirisasi di Tanah Air. Bagaimanapun, lanjutnya, hilirisasi merupakan kunci agar RI bisa melompat menjadi negara maju.
Namun demikian, lanjutnya, dukungan dari perbankan ini memang perlu dikalkulasi dengan hati-hati.
"Dukungan itu betul-betul diberikan, tapi juga dengan kalkulasi dengan kehati- hatian yang tinggi karena hilirisasi menjadi kunci melompat menjadi negara maju," ucapnya.
"Kita lihat proses sampai 2018, kita itu masih berada di lower middle income. Kemudian masuk 2018 kita sudah masuk upper middle income. Karena pandemi, turun lagi jadi lower middle income, tapi di 2022 kita naik lagi upper middle income," bebernya.
Oleh karena itu, menurutnya hilirisasi komoditas tambang ini perlu didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) RI.
"Ini harus terus konsisten kita dorong, dan naik terus PDB kita, sehingga kita harapkan betul bisa melompat maju ke depan dan hilirisasi menjadi kunci bagi negara ini kalau kita ingin menjadi negara maju," tuturnya.
Dia kembali mengungkapkan bahwa dengan hilirisasi, Indonesia telah mengalami peningkatan nilai tambah besar. Dia mencotohkan, kesuksesan hilirisasi pada nikel. Sebelum RI melarang ekspor bijih nikel pada 2020 lalu, nilai ekspor nikel "hanya" sekitar US$ 1,1 miliar. Namun, setelah kebijakan ekspor bijih nikel diberlakukan m mulai 2020 lalu, nilai ekspor nikel RI melonjak menjadi US$ 30 miliar.
Oleh karena itu, pemerintah akan melanjutkan kebijakan larangan ekspor mineral mentah pada komoditas lainnya, yakni bauksit, timah, hingga tembaga pada tahun ini.
"Kalau ini betul betul konsisten kita kerjakan, jadilah kita negara maju," tandasnya.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) mengungkapkan, tidak ada bank pemerintah yang mau membiayai pembangunan fasilitas pemurnian bahan mineral mentah atau smelter di Indonesia.
Justru, menurut Pelaksana Ketua Harian APB3I Ronald Sulistyanto, hanya ada bank asing asal China yang membiayai pembangunan smelter bauksit.
Akibatnya, pembangunan smelter di dalam negeri masih menuai pergolakan.
"Kalau di komunitas kami bauksit sampai hari ini belum ada yang dibiayai bank lokal itu ya, yang ada itu dibiayai oleh bank asing. Dan itu baru satu, satu itu adalah Well Harvest, itu adalah dibiayai bank asing," ungkapnya kepada CNBC Indonesia dalam Mining Zone, dikutip Jumat (3/2/2023).
Ronald mengaku sudah mencoba mengajukan permohonan kerja sama dengan bank lokal dalam pembangunan smelter bauksit. Sebab, imbuh dia, pembangunan smelter juga termasuk program pemerintah yang seharusnya juga didukung oleh pemerintah.
"Kami sudah berupaya untuk mencari dan memberikan permohonan atau minta agar kita bisa bekerja sama. Karena kan tentu kalau program ini pemerintah dan ini dalam tanda petik memang feasible," ujarnya.
Sehingga menurutnya, bank dalam negeri harus siap dalam membiayai pembangunan smelter di Indonesia.
"Harus siap, bank khususnya bank pelat merah itu harusnya bisa mengerti dan selaras apa menjadi program pemerintah," tukasnya.
[Gambas:Video CNBC]
RI Mau Ketiban Durian Runtuh Lagi, Jokowi Makin Happy
(wia)
