Harga Bagus, Menteri ESDM Bingung Investasi Smelter Mangkrak

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bingung dengan mangkraknya pembangunan proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri. Mengingat harga komoditas tambang saat ini sedang bagus-bagusnya.

Menurut Arifin seharusnya pelaku usaha sudah memperhatikan sejak awal mengenai rencana investasi untuk pembangunan smelter ke depan. Dengan begitu, tidak ada lagi persoalan mengenai kesulitan pendanaan.

"Kan itu investasi kan dari awal sudah diperhatikan kemampuannya. Coba ditanya apa yang gak mampu. Harga komoditas bagus kemana. Kemana dana untuk investasinya," ungkap Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (3/2/2023).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertitah kepada perbankan dalam negeri untuk turut berkontribusi memberikan kredit atau pinjaman untuk pembangunan proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri.

Baca: Terbesar di Dunia, Smelter Manyar Freeport Rampung Tahun Ini

Pasalnya, pembangunan smelter merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendorong hilirisasi komoditas tambang di dalam negeri dan bisa menjadi lompatan bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju. "Saya titip agar bank-bank ngawalin. Caranya kalau ada orang kredit bikin smelter diberi. Apalagi orang kita sendiri, jangan dipersulit. Untungnya jelas untuk negara dan perusahaan apa yang dipertanyakan lagi," kata Jokowi dalam acara Mandiri Investment Forum di Jakarta, Rabu (01/02/2023).

Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, Aviliani, turut buka suara terkait hal ini. Aviliani mengatakan, sulitnya pemberian kredit dari perbankan dalam negeri untuk proyek smelter karena sejumlah faktor, salah satunya kebijakan pemerintah yang berubah-ubah.

Aviliani menyinggung soal kebijakan larangan ekspor mineral mentah yang sempat diberlakukan pada 2014 lalu, namun pada 2017 pemerintah melakukan relaksasi dengan mengizinkan kembali ekspor mineral mentah, walau pada akhirnya pada 2020 pemerintah telah melarang kembali ekspor bijih nikel.

Baca: Pak Jokowi, Ini Alasan Bank Dalam Negeri Ogah Biayai Smelter

Adanya perubahan kebijakan ekspor, di mana pada 2017 pemerintah melakukan relaksasi ekspor mineral mentah, dia menyebut kebijakan ini justru membuat pembangunan smelter di Indonesia menjadi mangkrak.

"Di zaman Presiden SBY itu sebenarnya banyak bank sudah membiayai smelter. Nah pada saat itu sudah akhirnya membiayai cukup banyak, akhirnya ada kebijakan baru di mana yang tadinya tidak boleh ekspor (mineral mentah) dibolehin lagi, akhirnya smelternya mangkrak gitu," jelasnya kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (3/2/2023).

Dia melanjutkan, dengan banyaknya pembangunan smelter yang mangkrak pasca dibolehkannya kembali ekspor mineral mentah itu mengakibatkan para bank yang sudah membiayai pembangunan tersebut ikut tertimpa "kredit macet".

"Sekarang apabila (bank) disuruh membiayai lagi, sebenarnya perbankan bukan nggak mau, tapi kan melihat risk appetite dari masing-masing gitu ya. Mungkin sekarang mereka juga melihat jangan-jangan nanti yang sekarang nggak boleh ekspor, boleh lagi gitu," pungkasnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bahlil: Sampai Ayam Tumbuh Gigi Pun, RI Tak Punya Smelter