Perusahaan Smelter Banyak Asingnya, Ahli Usulkan Audit Khusus

Jakarta, CNBC Indonesia - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meminta agar pemerintah dapat melakukan audit khusus terkait penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI), Morowali Utara. Hal tersebut menyusul adanya insiden bentrokan antar pekerja yang menyebabkan dua korban jiwa.

Ketua Umum Perhapi Rizal Kasli meyakini PT GNI telah mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) kepada pihak berwenang. Sehingga perusahaan bisa mendatangkan TKA untuk dipekerjakan di sana.

Meski begitu, ia meminta agar pemerintah dapat melakukan audit secara komprehensif terkait RPTKA yang didapatkan, apakah telah sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

"Perlu dibentuk tim yang independen untuk melakukan audit penggunaan TKA ini secara menyeluruh. bukan hanya di GNI, tapi semua perusahaan yang menggunakan TKA dalam jumlah besar sehingga tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan," kata Rizal kepada CNBC Indonesia, Kamis (26/1/2023).

Baca: Terungkap! Ini Dia Biang Kerok Bentrok Maut di Smelter PT GNI

Hasil audit tersebut setidaknya dapat disosialisasikan kepada pemangku kepentingan (stakeholder). Hal serupa juga mengenai rencana alih teknologi yang memang diharuskan pemerintah, dengan persiapan yang jelas dan pasti.

Sehingga perusahaan dapat menyusun rencana pelatihan, kursus atau diklat khusus untuk hal tersebut. Dengan begitu, manfaat kehadiran industri ini di daerah dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat dan daerahnya.

"Beberapa perusahaan atau yang tergabung dalam kawasan industri sudah menunjukkan langkah-langkah yang jelas dengan mendirikan politeknik dan sekolah khusus untuk itu. Ini harus kita dukung agar berjalan dengan baik," ujarnya.

Seperti diketahui, bentrokan di PT GNI yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) dan juga Warga Negara Indonesia (WNI) atau warga lokal telah merenggut dua korban jiwa. Di mana satu orang merupakan WNA dan satu orangnya lagi adalah warga lokal.

Baca: Ada Kecemburuan Sosial di Balik Bentrok Maut Smelter PT GNI

Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia turut menaruh perhatian terhadap kericuhan yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kericuhan ini menewaskan dua orang yakni 1 Warga Negara Asing (WNA) dan 1 lagi WNI.

Bahlil mengatakan, Kementerian Investasi telah menerjunkan tim untuk menguak penyebab permasalahan yang memicu bentrokan itu. Secara pribadi, ia juga mengaku menyayangkan kericuhan itu bisa muncul dan menekankan, kejadian itu harus menjadi bahan evaluasi bersama, termasuk para investornya.

"Kaitannya dengan kejadian di GNI kan, pertama saya ingin katakan kejadian itu patut kita sayangkan bersama, tim saya juga lagi bekerja, kenapa ini," tuturnya seusai konferensi pers di kantornya, Jakarta, seperti dikutip Rabu (25/1/2023).

"Karena menjadi materi evaluasi baik dari investornya, baik karyawannya yang di dalam ada dua, asing dan dalam negeri, baik pemerintahnya, baik juga keamanannya," ujar Bahlil.

Evaluasi ini menurutnya penting dilakukan ketimbang pihak-pihak yang terkait saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Menurut dia, sebetulnya gesekan antar pekerja yang ada di satu perusahaan dengan kapasitas yang sangat besar tentu tidak bisa terelakkan, maka harus ada solusi untuk meredam gesekan itu.

"Apalagi sudah melibatkan ribuan orang dan kalau saya ditanyakan bagaimana ya kita harus berlaku adil, adil bagi karyawan, investor dan negara karena tiga-tiganya harus berdampak yang baik dari kehadiran sebuah investasi," kata Bahlil.

Dengan adanya kejadian ini, Bahlil memastikan tidak akan memberikan perlakuan khusus dalam pengamanan industri yang berasal dari investasi asing. Menurutnya, perlakuan terhadap investor seluruhnya setara dengan satu kebijakan yang sama dan tidak bisa diintervensi negara tempat investasi itu berasal.

"Semua sama, kebijakan dan aturan kita tidak berlaku spesifik dan perlakuan yang spesifik ke negara manapun. Indonesia menganut asas politik bebas dan aktif, begitupun ekonominya. Oleh karena itu enggak ada satu negara yang bisa intervensi Indonesia," tegasnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bahlil: Sampai Ayam Tumbuh Gigi Pun, RI Tak Punya Smelter