Tak Terduga, Bos CPO Tak Ingin RI Asal Ikut Malaysia Lawan UE

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia menantang ketegasan Malaysia dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa terkait minyak sawit.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono pun mengatakan, tak mengapa jika RI menutup keran ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan turunannya ke Uni Eropa.

"Eropa nggak dikasih sawit juga nggak apa-apa. Poin saya sebenarnya adalah kalau Indonesia dan Malaysia itu sekarang mau kompak ya kompak beneran. Supaya menghadapi Eropa itu satu kata," kata Joko, Rabu (25/1/2023).

"Menurut saya itu sih supaya yang dilakukan Indonesia-Malaysia itu sama terhadap barrier yang dibuat oleh Eropa. Ini yang harus dibuktikan dulu karena selama ini selalu beda-beda," tambahnya.

Baca: Malaysia Ancam Setop Ekspor CPO ke Eropa, Siapa Pembelinya?

Dia pun menjabarkan, bagaimana Malaysia kemudian memilih haluan berbeda meski di awal menyebutkan bakal bersama Indonesia menghadapi diskriminasi terhadap sawit.

"Selama saya mengikuti CPOPC (Dewan Negara Produsen CPO), selalu begitu,. Soal WTO misalnya, awalnya mau sama-sama litigasi tapi ternyata nggak. Indonesia jalan sendiri, Malaysia jalan belakangan," paparnya.

"Begitu juga soal 3-MCPD (3-monochlorpro-pandiol ester). Kompak 1 standar, tapi ternyata belakangan mereka beda, tikung duluan dukung Eropa. Ini yang harus dibuktikan dulu," tukas Joko.

Sementara itu, Indonesia sendiri sebenarnya sudah melakukan pembatasan ekspor lagi. Di mana, setelah memberlakukan kuota ekspor dengan rasio DMO (wajib pemenuhan domestik/ domestic market obligation) 1:8 ton, mulai tahun 2023 dipangkas jadi 1:6.

Di saat bersamaan, Uni Eropa pada 19 Januari 2023 mengumumkan, pemberlakuan bea masuk antidumping (BMAD) untuk produk fatty acid atau asam lemak asal Indonesia.

"Ini mengikuti investigasi yang menunjukkan bahwa industri UE dirugikan oleh impor yang dibuang karena tidak dapat bersaing dalam harga, yang mengakibatkan hilangnya pangsa pasar," dikutip situs resmi Komisi Eropa, Rabu (25/1/2023).

BMAD yang dikenakan berkisar 15,2% hingga 46,4%.

Fatty acid merupakan turunan minyak sawit, banyak digunakan dalam makanan, kosmetik dan obat-obatan.

Baca: RI Bisa Ketiban Durian Runtuh Rp8.276 T dari 8 Komoditas Ini

Sebelumnya, pada Kamis (12/1/2023), Malaysia mengeluarkan peringatan keras akan akan menghentikan ekspor CPO ke Uni Eropa (UE) sebagai bentuk protes diskriminasi kawasan tersebut terhadap komoditas CPO.

Undang-Undang (UU) Uni Eropa yang baru akan mengatur pembelian/penjualan CPO secara ketat sebagai upaya untuk melindungi hutan.

UU tersebut akan melarang minyak sawit dan komoditas lain yang ditengarai melakukan deforestasi. Pengecualian diberikan jika mereka bisa menunjukkan komoditas tersebut tidak andil dalam merusak hutan.

Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Indonesia dan Malaysia terus mendiskusikan UU baru tersebut.

"Jika kita kita harus menggandeng ahli-ahli dari luar negeri untuk melawan balik langkah Uni Eropa maka langkah itu akan kita lakukan," tutur Fadilah seperti dikutip dari Reuters, Jumat (13/1/2023).

Baca: Airlangga Beberkan Akal-akalan Eropa, 'Main Dua Kaki' di WTO

"Atau opsi lainnya adalah kita bisa saja menghentikan ekspor ke Eropa. Kita akan fokus ke negara lain jika Uni Eropa mempersulit kami untuk melakukan ekspor ke mereka," tambah Fadillah.

Bahkan, Malaysia bermaksud membentuk misi bersama dengan Indonesia. Dan akan melawat ke Eropa dan negara-negara pengimpor minyak sawit lainnya untuk mengatasi masalah lingkungan yang timbul dari kegiatan perkebunan minyak nabati.

"Salah satu niat saya untuk bertemu dengan mitra saya di Indonesia [bulan depan] adalah kami memiliki misi bersama antara Indonesia dan Malaysia, pergi ke Uni Eropa (Uni Eropa) dan seluruh dunia sebagai satu kelompok, di sinilah hubungan akan terjalin, diperkuat," kata Fadilah dilansir theedgemarkets,com (19/1/2023).

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kemelut Sawit RI-Eropa, Gapki: Sampai Kiamat Tak Akan Selesai