Jokowi Puji Pemda Sumedang Jabar & Kampar Riau, Ada Apa?

News - Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
25 January 2023 11:40
Presiden Jokowi Menghadiri Pembukaan Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Penurunan Stunting, Auditorium BKKBN Halim PK Jakarta Timur, 25 Januari 2023. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden) Foto: Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dan Penurunan Stunting di Auditorium BKKBN, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (25/1/2023). (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau kembali dipuji oleh Presiden Joko Widodo terkait penanganan stunting. Dia meminta seluruh provinsi menerapkan sistem serupa kedua daerah itu. 



Hal itu diungkapkan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dan Penurunan Stunting di Auditorium BKKBN, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (25/1/2023).

"Karena yang saya lihat di Sumedang, dengan aplikasi memonitor individu, kebutuhannya apa bisa dicek lewat platform yang dimiliki itu," kata Jokowi.

Dia meminta secara nasional di setiap provinsi di Indonesia memiliki sistem itu, supaya penanganan yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran. Apalagi jumlah balita di Indonesia yang mencapai 21,8 juta.

Contoh sukses lain ada di Kabupaten Kampar. Di sana, angka stunting turun dari 32% menjadi 7%.

"Karena yang stunting diberikan ke perusahaan, ada bapak asuhnya, titip 50, 200, 300 akhirnya bisa turun drastis. Saya kira daerah lain juga bisa melakukan itu. Misalnya di jawa itu banyak perusahaan, titipin saja biar memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap anak-anak kita," ujar Jokowi.

Jokowi juga melihat infrastruktur Indonesia sebetulnya mumpuni untuk mengimplementasi hal itu. Sebab, ada 300 ribu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan 10.200 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Meski masih ada satu masalah yakni, penyebaran Puskesmas yang tidak merata.

"Ada satu kecamatan punya tujuh puskesmas, satu kecamatan punya puskesmas, ada satu kecamatan kurang dari satu puskesmas," katanya.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penurunan stunting hingga ke level 14%, dari posisi saat ini sudah mencapai 21,6%. Adapun 5 provinsi yang memiliki persentase angka stunting tertinggi seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara.

Meski demikian, Jokowi membeberkan, jika dihitung secara jumlah, wilayah yang paling banyak antara lain Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.

"Kalau jumlah yang ada ini bisa dimiliki by name by adress mudah sekali menyelesaikan karena sasaran jelas, monitor jelas diberi apa," katanya.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Arahan Jokowi untuk Tekan Stunting, Tiru Kabupaten Sumedang!


(miq/miq)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading