Sri Mulyani Kasih Rp476 T ke Risma, Titip Jangan Ada Korupsi!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menitipkan pesan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini supaya anggaran perlindungan sosial yang telah disiapkan APBN 2023 sebesar Rp 476 triliun tidak dikorupsi.

Ia meminta Risma dan seluruh jajarannya menyalurkan seluruh anggaran tersebut bagi masyarakat yang betul-betul tidak mampu dan memerlukan dukungan pemerintah. Dengan demikian penyerapannya harus maksimal.

"Saya senang semoga seluruh anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan di APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya kepada mereka yang membutuhkan dan tidak dikorupsi dalam hal ini," kata Sri Mulyani saat dalam acara Program Penanganan Kemiskinan Terpadu di Malang, Jumat, 20/1/2023.

Baca: Ricuh 'Uang Rakyat' antara Jokowi, Sri Mulyani & Ganjar

Meski demikian, anggaran perlindungan sosial pada tahun ini sebetulnya lebih kecil dibandingkan realisasi pada 2022 sebesar Rp 502,6 triliun. Karena itu, Sri Mulyani mengingatkan supaya serapan anggarannya juga harus maksimal seperti tahun lalu.

"Kalau 2022 Ibu Risma minta anggaran spesial tambahan dari Kementerian Keuangan Rp 198 miliar yang dipakai untuk memberikan makanan lansia dan itu sudah tergunakan seluruhnya. Rp 183 miliar itu untuk tadi memberi makanan yang sempat kita wawancara dengan kelompok ibu-ibu," tuturnya.

Foto: Program Penanganan Kemiskinan Terpadu. (Tangkapan Layar Youtube KemenkeuRI) Program Penanganan Kemiskinan Terpadu. (Tangkapan Layar Youtube KemenkeuRI)

Dengan kinerja penyerapan anggaran perlindungan sosial pada 2022 dan manfaatnya yang bisa langsung dirasakan masyarakat, Sri Mulyani memastikan akan sepenuhnya mendukung program-program perlindungan sosial yang didesain oleh Kementerian Sosial pada tahun ini.

"Kami akan mendukung yang dilakukan Kementerian Sosial karena tadi Bu Risma selalu melihat dari mulai kemiskinan, disabilitas, dan pemberdayaan menjadi satu paket kegiatan," tuturnya.

"Sehingga yang beliau selalu menggunakan anggaran dari bansos pemerintah itu bisa dipakai untuk betul-betul membantu langsung target kepada yang memang membutuhkan dan bahkan bisa langsung memberdayakan," ujar Sri Mulyani.

Baca: Kantong BI Penuh SBN dari Burden Sharing, Nilainya Rp1.450 T

Sebagai informasi, anggaran perlindungan sosial ini disalurkan pemerintah melalui belanja pemerintah pusat di kementerian atau lembaga (K/L) maupun non-K/L.

Pengalokasiannya seperti melalui Kementerian Sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM. Kemudian melalui Kementerian Kesehatan dalam bentuk bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta PBI JKN.

Foto: Program Penanganan Kemiskinan Terpadu. (Tangkapan Layar Youtube KemenkeuRI) Program Penanganan Kemiskinan Terpadu. (Tangkapan Layar Youtube KemenkeuRI)

Selain itu juga melalui Kemendikbudristek dalam bentuk Program Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 908,9 ribu mahasiswa, serta Kementerian Agama dalam bentuk Program Indonesia Pintar bagi 2,2 juta siswa dan 67,8 ribu mahasiswa.

Adapun anggaran perlinsos melalui non K/L dialokasikan antara lain dalam bentuk program pengelolaan subsidi untuk penyaluran subsidi listrik, subsidi LPG tabung 3 kg, penyaluran subsidi bunga KUR, serta melalui program pengelolaan belanja lainnya untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan alokasi cadangan bencana.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Nih! 8 Bansos RI yang Dikucurkan Sri Mulyani Tahun Ini