Ternyata, Pengusaha Belum Cabut Peringatan 'Tsunami' PHK
Foto: Bentuk Nyata 'Tsunami' PHK, Banyak Pabrik Tutup
Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaku usaha di dalam negeri meminta pemerintah segera melakukan upaya yang bisa signifikan menekan efek domino perlambatan ekonomi di pasar utama ekspor Indonesia, seperti AS dan Uni Eropa.
Pasalnya, kondisi di kedua negara itu berdampak besar bagi industri padat karya di dalam negeri, diantaranya alas kaki (sepatu) serta tekstil dan produk tekstil (TPT). Kedua negara tersebut merupakan pasar utama ekspor alas kaki dan TPT Indonesia.
Akibatnya, pengusaha nasional mengeluhkan penurunan order sejak akhir kuartal 3 tahun 2022 lalu. Menyusul pelemahan pembelian di pasar ekspor hingga memicu penumpukan stok.
Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFi) Redma Gita Wirawasta mengungkapkan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di pabrik-pabrik tekstil Tanah Air, dari hulu ke hilir menjadi tak terhindarkan.
Bahkan, kata dia, sudah mencapai puluhan ribu. Redma mengkhawatirkan, gelombang PHK akan terus berlanjut bahkan bisa sampai 500 ribu orang hingga kuartal-I tahun 2023 ini.
"Sampai saat ini kami belum ada tanda pemulihan. Mungkin di AS sudah mulai melandai, tapi stok di buyer, bran-bran di AS posisi per hari ini masih sangat besar. Kalau inflasi di sana mulai turun, daya beli akan naik, demand naik, stok akan turun," kata Redma dalam Profit CNBC Indonesia, Kamis (19/1/2023).
"Kalau inflasi di sana mulai turun, daya beli akan naik, demand naik, stok akan turun. Tapi sampai saat ini kami belum melihat ada peningkatan order. Dalam 1-2 kuartal ke depan, kondisi ini kemungkinan ini masih akan sama. Kalau nggak ada langkah signifikan segera, kemungkinan akan berlanjut sampai kuartal 3," tambah Redma.
Karena itu, dia mengatakan, gelombang PHK bakal terus berlanjut.
"Kalau dulu kami masih merumahkan, PHK baru sedikit, sekarang bahkan seperti diberitakan beberapa perusahaan sudah menjual aset dan tanahnya. Artinya kondisi bertambah buruk," tukas dia.
"Jadi, tergantung kebijakan pemerintah. Kalau nggak ada langkah signifikan, kondisi ini akan terus berlangsung," ujarnya.
Untuk itu, dia meminta pemerintah tegas melakukan perlindungan konsumsi di dalam negeri.
"Pasar di dalam negeri dipenuhi barang impor. Sebenarnya, pemerintah mau memulihkan kondisi ini sangat gampang. Sudah ada kebijakannya, tinggal penegakan secara tegas. Kami sangat mengharapkan pemerintah menjamin pasar domestik," kata Redma.
Barang impor, tutur Redma, apalagi pakaian bekas telah menggerus industri di dalam negeri. Padahal, kata dia, sudah ada kebijakan pengamanan seperti safeguard.
"Industri pakaian jadi di dalam negeri itu 80% pemainnya adalah IKM. Jadi impor pakaian, apalagi pakaian bekas ini menggerus IKM," ujarnya.
"Ada safeguard tapi implementasi di lapangan banyak miss (terlewat). Belum lagi kalau impornya borongan, masuk pelabuhan 1 kontainer misalnya perusahaan cuma lapor 15 ton padahal volumenya 20 ton. Yang 5 ton itu dijual tanpa PPN," kata Redma.
Redma mengaku, pihaknya telah berulang kali mengadu kepada Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.
[Gambas:Video CNBC]
'Tsunami' PHK Hantam Perbankan, 6 'Raksasa' Kena
(dce/dce)
