Salahkan Sri Mulyani Atas Geramnya Jokowi, Ini Alasan Ganjar!
Foto: Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo (Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan alasan utama dirinya terus gencar memprotes pernyataan pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di mana menyajikan data dana pemerintah daerah banyak mengendap di perbankan.
Tentang dana pemda yang banyak mengendap di bank ini kerap kali diungkap Presiden Joko Widodo hingga ia tampak selalu geram. Jokowi mencatat, hingga akhir 2022 dana pemda yang mengendap di bank dan tak tersalurkan ke masyarakat mencapai Rp 123 triliun.
Ganjar menekankan, data itu sebetulnya hanya diambil Kementerian Keuangan dari Bank Indonesia. Namun, ia mengingatkan, data ini tidak mencerminkan kondisi keseluruhan kas daerah yang mengendap, sebab tak diklarifikasi langsung ke Pemda oleh Kementerian Keuangan.
"Ini yang saya sampaikan berkali-kali tapi karena Kementerian Keuangan suka eksposur itu ya akhirnya kita-kita yang serius dan tidak ada niat jahat untuk menyembunyikan, tidak membelanjakan, apalagi mencari bunganya, ya saya enggak setuju, saya protes itu," kata Ganjar kepada CNBC Indonesia, Rabu (18/1/2023).
Menurut Ganjar, yang sebetulnya harus diungkap pemerintah pusat terkait penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah besaran serapan anggarannya, bukan fokus pada dana yang mengendap di bank. Ia mengklaim, ini karena banyak dana yang mengendap itu untuk kebutuhan daerah sendiri, serta tak cepat keluarnya petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan anggaran dari pemerintah pusat.
Misalnya, ia mencontohkan, daerah perlu mempersiapkan dana-dana untuk kepentingan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa-masa pemilihan umum. Selain itu, dana yang mengendap itu juga terkait sisa uang di RSUD (BLUD) dari penerimaan klaim Covid-19 Desember 2021 dari pemerintah pusat.
"Makanya kemarin saya katakan kenapa kemudian enggak bisa dibelanjakan dan mengendap, ini contoh ya klaim duit kesehatan umpamanya, itu diberikan pada 2021 Desember, maka 2022 enggak bisa digunakan sama sekali sebelum APBD perubahan," tutur Ganjar.
"Terus kemudian dana Pemilu, Pilkada, kan musti nabung, apalagi kalau anda tanya sudah bulan Januari begini, tinggal tanya serapannya anggaran, itu baru. Bukan cerita soal duit mengendap," ucapnya.
Ganjar mengungkapkan, sebetulnya juga telah sering berkomunikasi dengan pihak Kementerian Keuangan terkait persoalan dana yang mengendap di bank. Dari komunikasi itu, ia menginginkan adanya kesepahaman penyebab dana pemda mengendap di bank, bukan hanya menyebutkan nominalnya.
"Dan saya sudah langsung ditelfon kemarin dengan kawan dari Kemenkeu, aduh Pak Gubernur ini keluar lagi, bahasanya. Padahal tak ingetin loh, tapi ya sudah. Kalau menteri keuangan atau Kementerian Keuangan suka dengan itu, ya anda expose saja terus, tapi itu tidak bagus. Karena biar tahu," ungkapnya.
Oleh sebab itu, dia mengaku akan terus menjawab persoalan dana mengendap di bank ini berdasarkan realitas penyebab dana itu harus mengendap, bukan malah mengungkapkan besaran dana yang mengendap, khususnya terkait dana pemda Jawa Tengah yang ada di perbankan saat ini.
Ia pun meminta Kementerian Keuangan saat ini mengklarifikasi penyebab dana pemda banyak yang mengendap di bank secara detail per daerahnya, baik dari nominalnya, penyebab utama dana tidak terserap, hingga sumber asal dana itu.
"Klarifikasi aja, dan kalau perlu disebut Jawa Tengah sekian, ini sekian, karena tidak digunakan, kami ditegur kami mau. Tapi kalau kemudian itu basis datanya hanya diambil dari BI saja maka lebih baik klarifikasi dulu, itu kenapa," ucap Ganjar.
[Gambas:Video CNBC]
Pesan Jokowi untuk Ganjar Cs, Jangan Ganggu Investasi
(mij/mij)
