'Momok Menyeramkan' Muncul di Daerah Ini, Gubernur Waspada!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan catatan khusus terhadap daerah-daerah yang belum mampu menjaga tingkat inflasi di bawah tingkat inflasi nasional.

Padahal, dia mengatakan secara nasional, inflasi Indonesia terbilang masih cukup terkendali meski tekanan inflasi secara global sangat tinggi. Sepanjang 2022, inflasi Indonesia masih di level 5,51%, jauh di bawah Argentina 94%, Turki 64%, Rusia 11,9%, Italia 11,6%, Singapura 6,7% dan Amerika Serikat 6,5%.

"Ini berkat kerja sama seluruh gubernur, bupati, walikota, koordinasi antar BI dan Kemendagri yang luar biasa tahun lalu, tapi ada 23 provinsi yang inflasinya di atas inflasi nasional ini yang jadi catatan," kata Airlangga dalam acara Rakornas Kepala Daerah di Sentul, Bogor, Selasa (17/1/2023).

Adapun daerah-daerah yang tingkat inflasinya masih terlampau tinggi dibanding inflasi nasional, kata Airlangga, ada 23 provinsi. Terbesar diantaranya Sumatera Barat 7,43%, Sulawesi Utara 7,39%, Kalimantan Selatan 6,99%, dan Riau 6,81%.

Untuk di tingkat kabupaten kota ada Kotabaru 8,65%, Bau-Bau 8,35%, Tanjung Selor 7,98%, Bukit Tinggi 7,76%, Bandung 7,45%, Jember 7,39%, Padang 7,38%, Serang 7,22%, Kendari 7,11%, dan Kupang 7,07%. Airlangga berharap daerah-daerah itu bisa segera memperbaiki tingkat inflasi pada 2023.

"Jadi ini terhadap kota-kota tertinggi di 2023 bisa lebih baik, tentu target dari APBN itu sasarannya adalah 3 plus minsu 1 persen," ujar Airlangga.

Dia menekankan, pada 2023 inflasi Indonesia secara nasional bisa kembali turun ke kisaran target inflasi. Berdasarkan proyeksi beberapa lembaga internasional, Airlangga berujar, tingkat inflasi tahun ini bisa di kisaran 3,5-5,1%.

"Dari Bloomberg melihat kemungkinan Indonesia 4,2%, di atas asumsi APBN yang 3,6%. Namun, berbagai lembaga lain perkirakan Indonesia di level 3,5-5,1%," tuturnya.

Supaya inflasi dapat semakin sesuai dengan sasaran 3 plus minus 1 persen, dia berpendapat ada sejumlah yang bisa dilakukan, diantaranya semakin cermat memantau harga dan ketersediaan, terutama dari sisi stok, hingga kerja sama antar daerah untuk mengurangi disparitas harga.

"Juga dengan melakukan operasi pasar atau pasar murah. Dukungan APBD dalam pengendalian termasuk subsidi transportasi memperkuat sarana dan prasarana penyimpanan, kemudian peningkatan produksi pangan dan pengawasan," ucap Airlangga.