Hadapi 'Hantu Inflasi', BI & Pemerintah Pakai Jurus Ini

News - haa, CNBC Indonesia
23 September 2022 15:00
Presiden Joko Widodo (Jokowi) Saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022, Kamis (18/8/2022). (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden) Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) Saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022, Kamis (18/8/2022). (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemulihan ekonomi nasional yang tengah berlangsung tengah dibayangi oleh risiko global.

Guncangan ekonomi global, termasuk tekanan inflasi akibat kenaikan harga pangan dan energi, diharapkan tidak menganggu perekonomian Indonesia.


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah pusat dan daerah, melalui tim pengendali inflasi pusat (TPIP) dan tim pengendali inflasi pusat daerah (TPID) akan melakukan extra effort pengendalian inflasi.

"Kita akan terus menekan inflasi volatile food agar dapat mencapai komitmen awal pada HLM TPIP Maret lalu yang sebesar 3%-5%," kata Airlangga, dikutip Jumat (23/9/2022).

Airlangga memastikan pemerintah Pusat melalui TPIP-TPID akan terus memperkuat koordinasi maupun sinergi program kebijakan untuk stabilisasi harga, terutama pasca penyesuaian BBM.

Selain itu, dilakukan juga perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas. Upaya lain yang yakni melalui penambahan frekuensi pelaksanaan Operasi Pasar, termasuk peningkatan program Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga (KPSH) untuk segera menstabilkan harga beras.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, Airlangga mengungkapkan pemerintah telah memberikan tiga jenis tambahan bantalan sosial dengan total anggaran sebesar Rp24,17 triliun yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan penggunaan 2% Dana Transfer Umum (DTU) oleh Pemerintah Daerah untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan, serta memberikan perlinsos tambahan.

"Pemberian berbagai bantalan sosial ini diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia," kata Airlangga.

Selain itu, pemerintah akan terus memonitor pergerakan harga komoditas pangan agar dapat segera melakukan antisipasi apabila terjadi lonjakan harga, serta menjaga rantai pasok terutama komoditas pangan.

Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akan meningkat akibat dampak lanjutan (second round effect) dari penyesuaian harga BBM dan menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan.

"Berbagai perkembangan tersebut diprakirakan mendorong inflasi tahun 2022 melebihi batas atas sasaran 3,0±1%, dan karenanya diperlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia baik dari sisi pasokan maupun sisi permintaan untuk memastikan inflasi kembali ke sasarannya pada paruh kedua 2023," papar Perry.

Dia tidak menampik bahwa inflasi September 2023 akan meningkat akibat dari efek kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah untuk Pertalite dan Solar subsidi beberapa waktu lalu.

"Tekanan inflasi IHK diprakirakan meningkat, didorong oleh penyesuaian harga BBM subsidi di tengah masih tingginya harga energi dan pangan global," kata Perry dalam pemaparan hasil RDG BI.

Melihat inflasi ini, BI pun tidak tinggal diam. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 September 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 4,25%.

Kenaikan 50 bps menunjukkan sikap agresif BI yang ingin segera menjangkar inflasi di kisaran 2-4% sebelum akhir semester II-2023.

Setelah kenaikan harga BBM awal bulan ini, sejumlah komoditas pangan seperti aneka cabai dan bawang merah mengalami kenaikan harga, walaupun saat ini pergerakan harga komoditas tersebut cenderung menurun dan stabil.

Sedangkan, harga komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus yakni adalah harga beras yang masih dalam tren meningkat.

"Kalau saya lihat secara objektif dari berbagai macam data makro mulai dari potensi pertumbuhan ekonomi, inflasi, sampai kepada foreign research, memang masih jauh untuk khawatir kita jatuh kepada jurang resesi sebagaimana yang sudah terjadi di sebagian negara dan dikhawatirkan di beberapa negara lainnya," ujar Ekonom CORE Mohammad Faisal.

Menurutnya, Indonesia yang mempunyai keterkaitan terhadap ekonomi global lebih kecil, maka dampak inflasi bisa lebih ringan.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

RI Gabung Aliansi Perdagangan Terbesar Dunia, Ini Manfaatnya


(haa/haa)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading