Mesin Ekonomi RI Panas, Inflasi Bisa Bablas
Foto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNBC Indonesia - Kian panasnya mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata memberikan dampak buruk bagi laju inflasi yang kini mengalami tren kenaikan.
Pasalnya, naiknya permintaan yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan pasokan di tengah pemulihan ekonomi bisa semakin mendorong laju inflasi yang saat ini tengah memanasa akibat kenaikan harga komoditas di sisi global.
Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penanganan inflasi akan penting bagi ekonomi Indonesia ke depannya.
"Kemarin kita tumbuh 5,4% (kuartal II), mungkin di kuartal III angkanya, ya mirip-mirip lah. Sampai year to date kira-kira 5,2% sehingga kita harus siap-siap angka inflasi kita nanti akan sedikit lebih tinggi dari pada angka pertumbuhan ekonomi," kata Airlangga.
Dia pun berpesan agar Kementerian/Lembagai di pusat hingga pemerintah daerah dan pihak terkait untuk bekerja sama menangani persoalan inflasi
"Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus bersinergi dan gotong-royong melakukan extra effort menjaga stabilitas harga dan mengendalikan pencapaian inflasi Indonesia sebagaimana arahan Presiden RI," lanjutnya.
Airlangga pun mengingatkan bahwa urgensi menstabilkan harga pangan adalah karena kontribusi makanan terhadap kemiskinan mencapai 74,1%.
Implikasinya kenaikan harga bahan pangan akan meningkatkan kemiskinan. Beras merupakan komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan.
Kontribusi beras terhadap kemiskinan per Maret 2022 mencapai 23,04% di desa dan 19,38% di kota. Secara umum, perkembangan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 4,69% pada Agustus 2022 dengan inflasi pangan bergejolak telah turun menjadi 8,93%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tengah bergandengan tangan untuk mengatasi inflasi.
Namun, dia menekankan untuk menangani inflasi, baik BI dan pemerintah, harus melihat akar penyebabnya.
Dia memastikan pemerintah akan menyerahkan sepenuhnya kepada BI untuk mempertimbangkan secara independen terkait dengan kebijakan suku bunganya dalam hal meredam efek inflasi.
Meskipun demikian, dia berharap bank sentral tidak menggunakan insturmen kebijakan secara agresif karena ini akan mengancam pemulihan ekonomi secara keseluruhan.
"Kami tidak ingin menggunakan instrumen kebijakan secara berlebihan dalam hal ini, seperti suku bunga acuan yang dapat 'membunuh' pemulihan ekonomi secara keseluruhan," ungkapnya dalam Recovery and Resilience: Spotlight on Asean Business, dikutip Kamis (15/9/2022).
"Namun, itu semua terserah bank sentral untuk memutuskannya dan itulah mengapa mereka memutuskan jika inflasi akan mempengaruhi ekspektasi inflasi lebih permanen maka ini waktunya bank sentral bertindak," lanjutnya.
Dalam konteks tersebut, dia bisa memastikan BI dan pemerintah akan menggunakan kebijakannya masing-masing dengan tepat tanpa menimbulkan ancaman bagi pemulihan ekonomi.
[Gambas:Video CNBC]
RI Gabung Aliansi Perdagangan Terbesar Dunia, Ini Manfaatnya
(haa/haa)
