Airlangga Beberkan Akal-akalan Eropa, 'Main Dua Kaki' di WTO

Jakarta, CNBC Indonesia - Permasalahan Indonesia dan Eropa tidak berhenti di masalah nikel. Indonesia ternyata berhadapan dengan Benua Biru dalam hal minyak kelapa sawit (CPO) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Indonesia ada dua kasus dengan Uni Eropa, satu terkait nikel dan itu sudah diputus di WTO kita kalah, tapi arahan presiden kita banding," Kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartaro kepada CNBC Indonesia, Selasa (10/1/2023).

Airlangga mengatakan masalah CPO ini seharusnya sudah diputus pada Desember lalu. Tetapi harus mundur ke bulan ini. "Kita lihat hasilnya seperti apa," lanjutnya.

Menurut Airlangga, seharusnya Indonesia tidak berurusan dalam hal perdagangan CPO dengan Eropa karena faktanya Eropa tidak mengimpor biofuel dari Indonesia.

"Tetapi Eropa ini kan yang mereka larang kan biofuel dan hari ini Eropa tidak impor bio fuel dari Indonesia, tetapi kalau kita bicara CPO untuk produksi makanan dan minuman itu kelihatannya setiap tahun juga meningkat," ujarnya.

Baca: Malaysia Ancam Larang Ekspor CPO ke Uni Eropa, RI Ikutan?

Menurut Airlangga, Eropa bermain di dua kaki dalam urusan CPO ini. Pasalnya, mereka seakan-akan tidak membutuhkan CPO Indonesia tapi berusaha menggugatnya dalam perdagangan. Namun, ketika Indonesia sempat memberlakukan pelarangan ekspor CPO mereka justru menjerit karena ternyata mereka sebenarnya membutuhkan CPO Indonesia.

"Jadi mereka ada ambivalent, ada 2 sikap yang mereka lakukan terkait CPO bahkan pada saat ekspor CPO kita stop mereka juga teriak, mereka perlu CPO," ujarnya.

Untuk Nikel, meskipun kalah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan menterinya untuk melakukan banding.

Seperti yang diketahui, gugatan Uni Eropa di WTO kepada Indonesia atas kebijakan pemerintah melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri. Indonesia sejatinya ingin mengembangkan hilirisasi di dalam negeri, supaya nilai ekspor dari nikel yang sudah dihilirisasi memiliki nilai tambah.

Baca: Campuran Baru Sawit di Solar Bisa Bikin Hemat Konsumsi BBM

Namun, kebijakan pelarangan ekspor itu memicu Uni Eropa untuk menggugat Indonesia ke WTO. Gugatan itu memang di menangkan oleh Uni Eropa. Namun, Jokowi enggan menyerah dan meminta Menteri Luar negeri untuk maju.

"Saya sampaikan kepada bu Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) untuk jangan mundur. Karena ini lah yang menjadi lompatan besar peradaban besar saya meyakini itu, terus banding kita banding," ungkap Presiden Jokowi dalam Acara HUT PDIP ke-50, dikutip Jumat (13/1/2023).

Jokowi memang tidak blak-blakan mengenai strateginya melakukan banding melawan Uni Eropa. Tetapi, dia menegaskan bahwa sesuai dengan titah Bung Karno pada tahun 1965, bahwa Indonesia menolak ketergantungan pada imperialisme, memperluas kerja sama sederajat dan saling menguntungkan.

"Ini supaya kita tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri pada negara manapun ini lah yang ingin kita lakukan berdikari. Kita gak boleh mundur gak boleh takut karena kekayaan alam ada di Indonesia ini kedaulatan kita ingin dinikmati rakyat Indonesia," tegas Jokowi.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mirip Penjajahan Zaman VOC, Begini Sikap Eropa ke RI