Nih Strategi Pemerintah Tahan Amukan Inflasi di 2023

Jakarta, CNBC Indonesia - Plt Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad membeberkan sejumlah strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Hai ini dirangkum dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 melalui strategi 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

"Bagaimanapun juga untuk menangani inflasi di daerah kita butuh strategi dan sebuah roadmap, kita sebut peta jalan bagaimana menangani inflasi. Kita mendesain siapa melakukan apa," ungkapnya dalam acara seminar nasional Strategi Menjaga Inflasi dan Ketahanan Ekonomi Daerah 2023 INDEF, Kamis (12/1/2023).

La Ode menjelaskan untuk K yang pertama dilakukan dengan memastikan keterjangkauan harga. Hal tersebut dijalankan dengan menjaga stabilitas harga dan mengelola permintaan.

Kedua, memastikan ketersediaan pasokan. Mulai dari kelancaran produksi hingga memastikan cadangan pemerintah dalam kondisi aman. Saat ini, ia mengatakan pemerintah tengah melakukan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan produk pangan sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan di Indonesia.

"Saya kira ketersediaan ini bukan hanya memacu produksi, tapi bagaimana mengembangkan apa dengan teknologi. Indonesia kita harus jaga, kalau dikatakan lumbung pangan kita pertahankan," ujarnya.

Strategi ketiga yakni memastikan kelancaran distribusi. Hal ini dilakukan melalui penguatan infrastruktur perdagangan dan penguatan kerjasama antar daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian besar terhadap infrastruktur dan moda transportasi agar proses distribusi pangan dapat berjalan dengan lancar.

"Kita masing-masing daerah selalu memandang bahwa saya penghasil pertanian, saya unggul dan seterusnya, dia tidak memikirkan bahwa pengembangan pangan pertanian di daerahnya itu didukung baik sarana infrastruktur maupun moda transportasi," katanya mengingatkan.

"Harga itu misalnya ya kenapa di sini mahal padahal di sini lumbung? Ya iya mau menuju ke sana itu mau ambil ke sentra produksinya itu jalannya entah susah, sulit, jelek, moda transportasinya kurang ini juga berpengaruh," tambahnya.

Oleh karena itu strategi keempat yang perlu dilakukan adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini perlu dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai penghubung informasi pusat dan daerah, terutama dalam hal penyediaan infrastruktur perdagangan. Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pentingnya berbagi data antar pemerintah daerah dan melakukan koordinasi untuk saling melengkapi kebutuhan dan ketersediaan pangan masing-masing daerah.

"Sehingga dibutuhkan komunikasi efektif, artinya daerah (ngomong) 'saya ini adalah lumbung, tapi jalannya kurang bagus, kalau saya biayai sendiri akan menggerus APBD saya, sehingga bagaimana mohon dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah nasional kita koordinasikan. Saya akan meningkatkan pertanian, kemudian lahannya produksinya, transportasinya tolong dibantu moda transportasinya tolong disediakan," ujarnya.

"Kemudian juga sharing data, jadi masing-masing kita di setiap daerah itu antar kabupaten kota jangan berdiri sendiri. Jadi misalnya harus saling koneksi. Ada data betul-betul yang kita minta dari statistic dimana kira-kira lumbung dan potensi-potensi kontraksi yang berpengaruh terhadap pasar dan perdagangan. Nah ini saya kira butuh komunikasi yang efektif sehingga betul-betul ada kualitas data, ada koordinasi yang terstakeholder," lanjutnya.

Ia mengatakan, salah satu contoh komunikasi efektif yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri adalah dengan rutin mengadakan rapat koordinasi (rakor) tiap pekan. Rakor tersebut jelasnya dilakukan untuk memastikan masing-masing stakeholder menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Selain koordinasi langsung, ia mengatakan kemendagri juga memberikan berbagai instrumen operasional untuk disebarkan ke daerah-daerah agar mereka memiliki arahan dalam melakukan langkah-langkah strategi. Hal yang sama juga dilakukan oleh kementerian lainnya.

"Kementerian keuangan juga menyiapkan tools bagaimana nanti implementasi bansos misalnya, kemudian data dari kemensos, jadi ini ada sinergi, termasuk kemendesa. Bahwa pengendalian inflasi tidak hanya pada ekosistem ekonomi, tapi semua stakeholder," jelasnya.

Lebih lanjut, di depan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, La Ode menyampaikan sejumlah kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi.

Pertama, menjadikan inflasi sebagai isu prioritas seperti saat penanganan pandemi Covid-19. "Jadi penanganan inflasi ini betul-betul menjadi isu prioritas, jadi sama dengan kita mengarusutamakan seperti dulu kita mengendalikan Covid," ujarnya.

Selanjutnya, melakukan komunikasi publik yang baik mengenai informasi inflasi. "Komunikasi publik, jadi bagaimana publik tau, upayakan masyarakat ini tidak panik ya, 'iki inflasi opo sih?' Padahal, sebetulnya teman-teman dari BI itu setiap tahun merilis, dari BPS juga merilis inflasi kita seperti ini. Tapi jangan sampai orang merasa horror, phobia terhadap inflasi," pesannya.

Pemerintah daerah perlu mengaktifkan tim pengendali inflasi daerah. "Tim ini agar memperkuat sinergi dan konsistensi serta melaksanakan rakor secara berkala," ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah perlu membentuk satgas pangan untuk melakukan pelaporan harga dan ketersediaan komoditas kepada kepala daerah. "Satgas ini bertugas mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi," katanya.

Selanjutnya, pemerintah daerah harus memastikan bahwa BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu. Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap fenomena ini. Bahkan menurutnya, pengawasan dari penegak hukum juga perlu dilakukan agar fenomena penyalahgunaan subsidi ini tidak lagi terjadi. "Ini saya kira perlu kita tangani bersama," pesannya.

Selain itu, pemerintah daerah perlu mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan penghematan energi dan gerakan tanam pangan cepat panen.

Ia juga menekankan pentingnya melaksanakan kerjasama antar daerah. "Jadi bagi daerah-daerah sentra produksi pertanian atau pangan ini betul-betul terpetakan terindentifikasi kemudian akan difasilitasi, jadi nanti ada sentra produksi ada pasar sehingga ketahanan perdagangan ketahanan pasar terjadi di daerah itu"

Selanjutnya, pemerintah daerah perlu Melakukan intensifikasi jaringan pengaman sosial seperti anggaran belanja tidak terduga (BTT), bantuan sosial, anggaran desa, realokasi dana alokasi umum, dan bansos pusat apabila dibutuhkan dalam mengendalikan inflasi.

Terakhir, menurutnya Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia di masing-masing provinsi perlu mengumumkan angka inflasi di kabupaten dan kota. Bahkan menurutnya, perlu ada sistem terintegrasi untuk melakukan pemantauan kondisi harga pasar dan ketersediaan 9 bahan pokok di masing-masing daerah.

"Kita perlu menyiapkan sebuah sistem yang bisa dianalisis setiap hari, sistem antisipasi dini inflasi sehingga bisa kita analisis, sehingga terinformasi dan bisa diantisipasi," pungkasnya.