Ketika Korsel Mulai 'Unjuk Gigi' di Indo-Pasifik

Hadijah Alaydrus, CNBC Indonesia
Kamis, 12/01/2023 12:15 WIB
Foto: Di sela-sela acara B20, Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan dengan para pengusaha Republik Korea di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Senin, 14 November 2022. Presiden Jokowi tiba di tempat acara bersama Presiden Republik Korea, Yoon Suk-yeol. (Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - November lalu, di tengah perhelatan besar KTT Korea Selatan-ASEAN di Kamboja, Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan strategi baru Negeri Ginseng di Kawasan Indo-Pasifik. Strategi ini terdiri dari tiga poin, yakni kebebasan, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan.

Mengumumkan kemitraan strategis dalam cakupan luas dan secara eksplisit bukan menjadi hal yang biasa bagi Korea Selatan. Namun, presiden baru Korea menilai 3 poin ini penting secara strategis di tengah persaingan AS-Tiongkok.

Yoon mengumumkan strateginya segera setelah tiba di Kamboja untuk menghadiri serangkaian pertemuan puncak yang melibatkan Perhimpunan Bangsa Bangsa (PBB) - Asia Tenggara (ASEAN).


"Perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup dan kemakmuran kita," katanya, dikutip dari Korea Times, Kamis (12/1/2021).

Dia menggambarkan Indo-Pasifik sebagai kawasan tempat tinggal 65 persen populasi dunia, menyumbang lebih banyak dari 60 persen produk domestik bruto dunia dan wilayahnya adalah menampung setengah dari perjalanan kargo dunia.

"Saya berencana untuk menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, damai, dan sejahtera melalui solidaritas dan kerja sama dengan ASEAN dan negara-negara besar lainnya," tegas Yoon.

Yoon menguraikan elemen kunci dari strategi tersebut, dimulai dengan penguatan tatanan internasional berbasis aturan yang dibangun di atas nilai-nilai universal.

"Kami akan mempromosikan tatanan regional yang harmonis di mana negara-negara di kawasan saling menghormati hak dan kepentingan satu sama lain, dan mencari keuntungan bersama," katanya.

Dia pun berjanji untuk bekerja mencegah konflik dan bentrokan bersenjata melalui aturan dan menegakkan prinsip resolusi damai melalui dialog. "Perubahan status quo secara sepihak dengan kekerasan tidak boleh ditoleransi," ungkapnya.

Diplomat Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta Choi Shin-hye menjelaskan bahwa Korea melalui strategi ini memiliki komitmen untuk mempromosikan tatanan regional yang harmonis dan menghormati kepentingan bersama, serta mencari tujuan bersama.

"Korea Selatan akan mengambil peran yang lebih aktif dalam mempromosikan kebebasan, perdamaian, dan kemakmuran [freedom, peaceful, and prosperous] di kawasan Indo-Pasifik," kata Choi dalam workshop yang diadakan Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation, dikutip Kamis (12/1/2023).

Dalam poin kebebasan, Choi menjelaskan bahwa Korea akan mempromosikan nilai-nilai inti termasuk kebebasan, demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Dia yakin langkah ini akan memperkuat tatanan internasional yang berbasis aturan serta solidaritas antara bangsa.

"Dan ini sesuai dengan pandangan banyak negara, termasuk Indonesia," ujar Choi.

Terkait dengan poin kedua, perdamaian, Korea juga berkomitmen untuk berperan aktif dalam mencegah perselisihan dan konflik bersenjata berdasarkan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, Korea akan mengedepankan penyelesaian perselisihan secara damai melalui forum atau dialog.

Choi mengungkapkan upaya Korea dalam hal perdamaian ini mencakup denuklirisasi Korea Utara, memperkuat kemitraan di bidang non-proliferasi dan kontraterorisme, serta mempromosikan keamanan maritim, dunia siber dan kesehatan.

Terakhir, dia mengatakan Korea akan mendukung kesejahteraan Indo-pasifik melalui tatanan ekonomi yang terbuka dan adil. Korea juga akan memperluas kerja sama kami dengan banyak negara di kawasan Indo-Pasifik dan sekitarnya.

"Korea kan meningkatkan ketahanan rantai pasokan, memperluas jaringan untuk keamanan ekonomi, dan mendorong ekosistem ekonomi serta mendorong ekosistem teknologi yang inklusif dan kooperatif," katanya.

Lebih lanjut, dia memastikan Korea akan mendukung upaya menangkal perubahan iklim dan isu kesehatan global. Dia memastikan bahwa strategi ini tetap inklusif, riprokasi dan kepercayaan.

"Korea akan terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak yang sesuai dengan prinsip kami dan Korea menerima kerja sama berdasarkan kepercayaan," paparnya.

Dalam mempromosikan kemitraan strategis ini, Korea melakukannya berdasarkan sub-wilayah, yakni Pasifik Utara; Asia Tenggara dan ASEAN, Asia Selatan, Oceania, Samudera Hindia, Afrika, dan Eropa.

Di Pasifik Utara, yang meliputi Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Mongolia, dan Kanada, Korea akan berupaya memperdalam kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara-negara mitra.

"Kami berkomitmen untuk mengembangkan aliansi kami yang kuat selama 70 tahun dengan Amerika Serikat menjadi Aliansi Strategis Komprehensif Global," kata Choi.

Di ASEAN, Korea akan mendukung ASEAN Centrality dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Tentu saja, lanjut Choi, Korea akan memperkuat kerja sama substantif dan strategis dengan ASEAN di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

"Di Asia Selatan, kami akan meningkatkan kemitraan strategis dengan India, dan memperluas kerja sama yang substansial dengan mitra regional lainnya."

Selain meningkatkan kerja sama dengan Australia dan Selandia Baru, Korea berkomitmen untuk meningkatkan keterlibatan kita dengan Kepulauan Pasifik.

"Kami adalah pendukung kuat Strategi 2050 untuk Benua Pasifik Biru," tegas Choi.

Terkait dengan Indo-Pasifik meluas ke pantai Afrika di Samudera Hindia, Korea akan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di kawasan ini dengan memperkuat kemitraan pembangunan yang disesuaikan dan memperluas kerja sama keamanan maritim di bidang ini.

Untuk Eropa, meski bukan bagian Indo-Pasifik, Korea memandang wilayah ini adalah mitra penting bagi Korea dalam hubungan dengan Indo-Pasifik.

Merespons strategi Korea, Diplomat Indonesia di Kedutaan Besar RI di Seoul Riza H. Wardhana mengatakan bahwa pandangan kebijakan luar negeri Korea Selatan ini sangat dinantikan oleh banyak negara, termasuk Indonesia.

"Banyak orang yang menanti strategi baru ini," tegas Riza dalam kesempatan yang sama. Begitupun dengan Indonesia, lanjut Riza, yang tentunya akan sangat terbantu dengan adanya arah kemitraan di Indo-Pasifik ini. Pasalnya, Korea Selatan adalah mitra dagang penting untuk Indonesia. Hubungan bilateral kedua negara juga akan merayakan 50 tahunnya pada 2023.

Terkait dengan kerja sama, dia mengungkapkan posisi Indonesia sangat strategis untuk Korea. Indonesia adalah hub investasi dan pasar potensial bagi Korea.

Dia menambahkan hubungan Korea Selatan dan Indonesia selama ini saling mengisi sehingga lebih mudah untuk dikembangkan ke depannya. Yang paling penting, katanya, Korea Selatan tidak memiliki sentimen negatif terhadap Indonesia, dibandingkan negara Asia lainnya.

"Jadi sangat mudah untuk Indonesia dan Korea meningkatkan hubungan di banyak sektor," tegasnya. Namun, Riza mengungkapkan ada beberapa hambatan dalam hal geopolitik di Indo-Pasifik yang sama-sama dihadapi Indonesia dan Korea. Hambatan tersebut a.l. ketegangan hubungan AS dan China, serta pergesekan di Korean Peninsula (Korea Utara dan Korea Selatan), serta dinamika lainnya antara Korea dan China serta Jepang.

Terlepas dari hal itu, Riza menggarisbawahi strategi kemitraan Korea Selatan kali ini sangat cocok dan sesuai dengan strategi ASEAN.


(haa)
Saksikan video di bawah ini:

Video: RI Jadi Negara Pengguna AI Tertinggi di Asia Tenggara